Soal Natuna, Luhut Panjaitan Tegaskan Kedaulatan NKRI Tak Ada Kompromi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak ada kompromi jika menyangkut kedaulatan NKRI.

"Saya mau garisbawahi ya, supaya clear. Kalau menyangkut kedaulatan, kita tidak akan pernah ada kompromi," ujar Luhut usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Oleh karena itu, kata dia, apabila ada permasalahan terkait kedaulatan harus diselesaikan.

Termasuk juga soal polemik yang tengah terjadi di perairan Natuna karena klaim sepihak China dan pencurian ikan di sana.

Baca juga: Soal Natuna, Puan: Tak Ada Alasan Wilayah Indonesia Diklaim Negara Lain

Luhut mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah kapal milik China masih berada di kawasan Natuna atau tidak.

Namun, dia memastikan bahwa kapal-kapal tersebut sudah diminta untuk pergi.

"Kan sudah kita minta pergi (kapal China), yang penting, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," tegasnya.

Diketahui, beberapa kapal milik China memasuki perairan Natuna dan mengambil ikan secara ilegal di kawasan tersebut.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Pantura yang Dikirim ke Natuna

Tidak hanya itu, China juga mengklaim wilayah Natuna merupakan bagian dari wilayahnya dan masuk ke dalam nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS.

Padahal Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).