Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan

Kompas.com - 14/02/2020, 16:47 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyatakan pemerintah tidak melanggar peraturan apa pun karena mengganti judul RUU Omnibus Law 'Cipta Lapangan Kerja' menjadi 'Cipta Kerja'.

Ia menjelaskan pengusul bisa mengubah judul RUU.

"Enggak ada perubahan dalam substansi, jadi tidak melanggar aturan. Dalam kajian akademisnya itu kan berhak diubah oleh pengusul," kata Willy kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Menjadi...

Willy mencontohkan UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang sempat berubah nama saat pembahasan.

Menurut dia, yang terpenting adalah substansi dari RUU tersebut tidak melenceng.

"Di periode sebelumnya juga ada tentang MD3 juga. Awalnya RUU Perubahan tentang MD3, terus diubah aja langsung MD3," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi ini bukan hal baru dan enggak melanggar aturan. Karena domain besarnya setelah diperiksa tidak lari. Yang penting jangan ganti judul tapi substansinya ke mana-mana," imbuh Willy.

Diberitakan, kata "lapangan" dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dihapuskan.

Dengan demikian, secara resmi bernama RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani seusai pemerintah menyampaikan draf dan surat presiden (surpres) RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Aturan Batas Kontrak Kerja

"Pada hari ini, hadir Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menkeu (Sri Mulyani), Menaker (Ida Fauziyah), Menteri ATR (Sofyan Djalil), Menkumham (Yasonna Laoly), Menteri LHK (Siti Nurbaya) ke DPR untuk berkoordinasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Puan.

"Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja, 'Cipker' singkatannya, bukan 'Cilaka'. Sudah jadi 'Cipker'," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.