Draf RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Hak Tuntut Pemegang Izin Tata Ruang

Kompas.com - 14/02/2020, 14:14 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menghapus hak masyarakat untuk dapat menggugat pemegang izin pemanfaatan ruang yang diduga menyalahi aturan pemanfaatan tata ruang.

Hal itu diketahui berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2/2020).

Kompas.com telah mengonfirmasi draf tersebut kepada pimpinan Badan Legislasi DPR.

Aturan ini terdapat di dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pada Bagian Ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

Pada Pasal 18 yang memuat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada beberapa ketentuan di dalam UU tersebut yang diubah dan dihapus. Salah satu ketentuan yang diubah yakni Pasal 60 huruf f.

Di dalam draf disebutkan:

"Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian."

Sedangkan, di dalam peraturan yang ada saat ini di dalam Undang-Undang Penataan Ruang disebutkan:

"Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian."

Dalam aturan penjelasan, juga tidak dipaparkan apakah yang dimaksud dengan "Pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang" adalah pihak yang sama dengan “Pemegang izin”.

Baca juga: Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tidak akan Diunggah ke Situs DPR

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X