Harap RUU Cipta Kerja Dibahas di Baleg, Pimpinan Jamin Libatkan Pihak Terkait

Kompas.com - 14/02/2020, 13:52 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kewenangan Baleg.

"Untuk meyakinkan semua suara dari pihak-pihak berbeda, saya berharap pembahasan Omnibus Law akan berada di Badan Legislasi agar bisa memastikannya," kata Willy kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Willy memastikan, jika pembahasan RUU Cipta Kerja diberikan ke Baleg, dirinya akan mengundang semua pihak berkepentingan memberikan saran dan catatan kritis.

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Dia mencontohkan serikat pekerja, organisasi lingkungan dan organisasi HAM.

"Kalau diputuskan dibahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya," ujar dia.

Menurut Willy, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja adalah terobosan yang patut diapresiasi.

Namun, terobosan-terobosan itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan dampak yang akan muncul di masa depan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

"Kami sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Di saat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara," ujar dia.

"Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal," lanjut dia.

Mengenai target penyelesaian 100 hari yang sempat diutarakan Presiden Joko Widodo, Willy menganggapnya sebagai dorongan semangat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X