Anak Yatim Piatu Teroris Lintas Batas Diutamakan untuk Dipulangkan

Kompas.com - 13/02/2020, 18:43 WIB
Wapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak yang mengikuti kepala keluarganya menjadi bagian dari terduga teroris lintas batas.

"Untuk anak-anak terutama, khususnya anak yatim piatu dan di bawah 10 tahun. Itu masih kita pertimbangkan, kita kaji lebih dalam (untuk dipulangkan)," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Wapres Ma'ruf Amin menekankan, satu-satunya pertimbangan yang mengarah pada keputusan untuk memulangkan mereka adalah kemanusiaan.

Baca juga: Wapres: WNI Terduga Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS Lepaskan Status Kewarganegaraannya Sendiri

Namun apabila mereka dipulangkan, pemerintah pun harus siap memasukan anak-anak itu ke dalam program deradikalisasi.

Tujuannya, untuk mengikis paham radikal dan pada akhirnya dapat hidup dengan normal di tengah masyarakat.

"Jangan sampai anak yang masih atau sudah terprovokasi (paham radikalisme) nanti pada suatu saat bisa muncul lagi," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan, tidak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan ke anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Kemungkinan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas Kembali ke Tanah Air

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Saat ditanya kembali mengenai jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Nasional
300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

Nasional
Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Nasional
Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Nasional
KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

Nasional
UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

Nasional
Pandemi Covid-19 Tak Halangi Peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV Belajar ke Vietnam

Pandemi Covid-19 Tak Halangi Peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV Belajar ke Vietnam

Nasional
Masyarakat Kembali Diingatkan Tak Panic Buying Beli Masker

Masyarakat Kembali Diingatkan Tak Panic Buying Beli Masker

Nasional
UPDATE 1 April: Pasien Covid-19 Sembuh 103 Orang, Bertambah 22

UPDATE 1 April: Pasien Covid-19 Sembuh 103 Orang, Bertambah 22

Nasional
Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Kini 157 Orang, Bertambah 21

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Kini 157 Orang, Bertambah 21

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Waspadai Gelombang Kepulangan WNI

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Waspadai Gelombang Kepulangan WNI

Nasional
UPDATE: Tambah 149, Total Ada 1.677 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 149, Total Ada 1.677 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkumham: Belum Ada Warga Binaan yang Positif Covid-19

Menkumham: Belum Ada Warga Binaan yang Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X