Pemerintah Antisipasi Kemungkinan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas Kembali ke Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan para WNI terduga teroris pelintas batas maupun eks ISIS kembali ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Ma'ruf terkait dengan keputusan pemerintah untuk tidak akan memulangkan para WNI terduga teroris pelintas batas dan eks ISIS itu ke Tanah Air.

''Itu kita antisipasi, kemungkinan-kemungkinan (kembali lagi ke Indonesia) kita antisipasi," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Istana Tegaskan WNI Teroris Lintas Batas yang Pulang Akan Diadili

Pasalnya, kata Ma'ruf, pemerintah sudah memutuskan untuk tak memulangkan sebanyak 600 orang lebih WNI tersebut demi menjaga keselamatan rakyat Indonesia dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

Dengan begitu, akan lebih aman apabila mereka tidak dipulangkan ke Tanah Air.

Akan tetapi kemungkinan mereka kembali harus tetap diantisipasi.

Ma'ruf mengatakan, antisipasi tersebut diterapkan terhadap para terduga teroris pelintas batas yang berada di negara-negara seperti Filipina, Suriah, dan Afghanistan.

"Ya, kita tetap melakukan antisipasi," kata dia.

Baca juga: Istana: Teroris Lintas Batas dan Eks ISIS dari Indonesia Stateless

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, pemerintah tak akan memulangkan teroris lintas batas dan eks ISIS yang kini tersebar di beberapa negara Timur Tengah.

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Jokowi pun tak ambil pusing soal nasib WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS yang tak jadi dipulangkan.

"Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah lebih mengutamakan keamanan 260 juta rakyat Indonesia di Tanah Air daripada harus memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas.