Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS Jamin Sensus Penduduk 2020 secara Online Mudahkan Warga

Kompas.com - 13/02/2020, 18:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan Survei Penduduk (SP) 2020 tidak menyulitkan masyarakat.

Pihaknya sudah merancang agar sistem survei juga bisa diikuti warga secara online.

"Untuk yang metode online itu, tujuan besarnya adalah memberi kesempatan kepada warga yang sibuk dan mobilitasnya tinggi agar bisa berpartisipasi dalam sensus kependudukan," ujar Margo di Kantor Kemenkominfo, Kamis (13/2/2020).

BPS memberikan kesempatan mengisi survei secara online pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

Baca juga: Berbasis Data Dukcapil, BPS Gelar Sensus Penduduk 2020

Dengan begitu, pemerintah tetap memberikan pelayanan fasilitas survei kepada warga yang sibuk.

"Lantas bagaimana caranya? Caranya dengan memasukkan NIK dan KK yang dimiliki warga lewat laman www.sensus.bps.go.id," lanjut Margo.

Setelah itu, warga juga diminta membuat password sendiri di laman tersebut.

Margo menyarankan warga mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam laman.

"Sehingga, seterusnya masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya dari laman itu, " tegasnya.

Untuk memperlancar pengisian survei secara online, Margo mengimbau warga menyiapkan data kependudukan yang ada.

Setidaknya, warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.

Margo juga menyarankan warga menyiapkan data lain yang diperlukan, misalnya akta nikah, surat cerai dan sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini.

"Jadi semuanya sederhana prosesnya. Tinggal ikuti yang ada di laman, " tutur Margo.

Lebih lanjut Argo menjelaskan pemerintah sudah memberikan dukungan server untuk survei penduduk dengan metode online.

Selain itu, metode online juga dibantu penguatan keamanan data oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPS mentargetkan, survei penduduk dengan metode online ini bisa diikuti 22 persen warga Indonesia.

Hal ini mempertimbangkan kondisi literasi digital masyarakat Indonesia yang belum merata.

"Perkiraan kita cek literasi dari masyarakat yang menggunakan internet berapa persen, lalu daerah perkotaan, lalu wilayah timur Indonesia. Untuk di Papua, kita targetkan tidak sepenuhnya online," tutur Margo.

Akan tetapi, BPS juga menyediakan alternatif cara lain jika warga tidak bisa menggunakan cara online.

Cara tersebut masuk ke dalam tahapan kedua sensus yang dijadwalkan digelar Juli 2020.

Pada tahapan kedua ini, petugas sensus BPS akan mendatangi rumah-rumah warga.

"Sebab kan ada juga kemungkinan individu yang data NIK dan KK nya tidak tersedia (di database kependudukan) sehingga belum bisa ikut mengisi data secara online itu. Jadi kalau sensus secara online berhasil, maka bulan Juli akan sedikit pekerjaan tersisa," ungkap Margo.

Lebih lanjut Margo menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam SP 2020 ini adalah metode kombinasi.

Baca juga: Dimulai 15 Februari, Ini Tahapan Sensus Penduduk 2020

Lewat metode ini, BPS menggunakan basis data kependudukan dari Dukcapil Kemendagri.

Sehingga, data Dukcapil ini merupakan modal awal yang mempermudah pemutakhiran data.

Adapun data kependudukan yang digunakan yakni data Dukcapil Kemendagri per semester I 2019 yang tercatat sebanyak 266.534.836 jiwa.

Margo mengungkapkan SP 2020 dilakukan dengan melibatkan 340.365 petugas cacah jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com