Berbasis Data Dukcapil, BPS Gelar Sensus Penduduk 2020

Kompas.com - 13/02/2020, 15:33 WIB
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam diskusi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam diskusi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan pihaknya akan menggelar sensus penduduk (SP) 2020.

SP 2020 merupakan sensus kependudukan yang digelar untuk ketujuh kalinya di Indonesia.

"Hingga saat ini pemerintah sudah melaksanakan sensus yang ketujuh kalinya. Selain mempertimbangkan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sensus ini juga mempertimbangkan rekomendasi PBB soal sensus penduduk, " ujar Margo dalam diskusi "SP 2020: Satu Data Indonesia" di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Sensus Penduduk Dimulai 15 Februari, Ini Beda dari Sensus Sebelumnya

 

Margo menjelaskan SP 2020 akan dilaksanakan dengan metode kombinasi.

Yakni, dengan menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei.

"Data yang digunakan sebagai basis adalah data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri," lanjut Margo.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020

 

Adapun data kependudukan yang digunakan yakni data Dukcapil Kemendagri per semester I 2019 yang tercatat sebanyak 266.534.836 jiwa.

Margo mengungkapkan SP 2020 dilakukan dengan melibatkan 340.365 petugas cacah jiwa (petugas survei).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha mengatakan pada 25 November 2019 pihaknya sudah menyerahkan data kependudukan sebagai basis SP 2020.

Baca juga: Sensus Penduduk 2020, Jokowi Ingatkan Data Lebih Berharga dari Minyak

 

Data yang diserahkan Dukcapil, kata dia, sebanyak 266.534.836 jiwa.

"Namun, data yang kami sampaikan itu kan masih yang per 30 Juni atau semester I 2019. Sehingga pasti ada pergerakan data dari Juni sampai sekarang, karena ada yang meninggal, pindah, menikah dan sebagainya," jelas Gede.

Dia melanjutkan, pihaknya sudah meminta kepada Dinas Dukcapil di 514 kabupaten dan 34 provinsi untuk mendukung SP 2020 ini.

"Nanti juga akan ada surat edaran dari Kemendagri terkait SP 2020," ucap Gede.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X