Komisi III Setuju Pemerintah Pulangkan Anak-anak dari Teroris Lintas Batas

Kompas.com - 13/02/2020, 13:18 WIB
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendukung wacana pemerintah untuk memulangkan anak-anak dari eks anggota ISIS dan teroris lintas batas asal ke Indonesia.

Desmond mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan pembinaan terhadap anak-anak tersebut, terutama berkaitan dengan antisipasi atau pencegahan paham radikalisme.

"Kalau anak-anaknya mau balik ke Indonesia, tentunya ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Yang jadi soal, anak-anak itu balik, siapa yang melakukan pendidikannya?" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Desmond menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak cocok untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak.

Oleh karenanya, menurut dia, diperlukan kearifan pemerintah menentukan lembaga yang bisa melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari eks anggota ISIS dan teroris lintas batas.

"Pada proses inilah tentu pemerintah menyiapkan ya. Saya pikir tidak cocok untuk di BNPT, berarti pemerintah harus menyampaikan ke mana ini anak-anak perlu dibina. Tentunya ada berkaitan dengan paham-paham radikalisme, ini juga harus kita lihat," ujarnya.

Lebih lanjut, Desmond meminta pemerintah untuk pro aktif melakukan pendataan terhadap anak-anak Indonesia yang siap untuk dipulangkan ke tanah air.

"Nah ini lah yang saya bilang tadi, pemerintah pro-aktif melihat hal ini. Pro aktif ini dalam rangka mendata 'oh ini anaknya ikut umur berapa?', 'Anak-anak kecil gimana ini?'. Kalau mereka tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di mana? Di sini lah saya pikir kearifan pemerintah untuk mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus terhadap mereka," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Mendalam soal Pemulangan Anak-anak Teroris Lintas Batas

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X