Pemerintah Diminta Kaji Mendalam soal Pemulangan Anak-anak Teroris Lintas Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Christina Aryani meminta pemerintah membahas wacana pemulangan anak-anak dari eks anggota ISIS dan teroris lintas batas secara kompleks dan mendalam.

Ia mengatakan, pemerintah harus dapat memastikan kondisi psikis anak-anak tersebut ketika akan dipulangkan ke Indonesia.

"Kami minta kajian dilakukan dengan mendalam. Plus minusnya serta kondisi psikis anak, baik kini maupun untuk mendatang," kata Christina saat dihubungi wartawan, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Christina mengatakan, pemerintah perlu membuat assesment tersendiri untuk memastikan rencana pemulangan anak-anak tersebut.

Menurut dia, doktrin dan segala bentuk kekerasan yang disaksikan anak-anak dari eks ISIS dan teroris lintas batas itu harus menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan assessment.

"Sebagaimana kita tahu, paparan kekerasan menjadi santapan mereka tiap harinya disana, pembunuhan, latihan perang, doktrinasi ideologi," ujarnya.

Baca juga: Ini Kata BNPT soal Nasib Anak-anak Eks Terduga Teroris Lintas Batas

Lebih lanjut, Christina mengatakan, Komisi I DPR akan menanyakan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait wacana pemulangan anak-anak dari eks teroris lintas batas tersebut.

"Kami di Komisi I akan menanyakan kepada Kemenlu wacana ini dalam rapat kerja berikutnya," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Terima Laporan, Ada Anak-anak Eks Terduga Teroris dari Turki

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS, Komnas HAM Pertanyakan Nasib Anak-anak

Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris lintas batas dan eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.