Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Corona Berdampak pada Pariwisata, Jokowi Minta Maskapai Diberi Insentif

Kompas.com - 11/02/2020, 18:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sedang merumuskan insentif untuk pelaku industri pariwisata seperti maskapai penerbangan, guna menangkal dampak negatif meluasnya virus corona terhadap ekonomi dalam negeri.

Pemberian insentif ini merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal yang mungkin kita akan kaji, pertama tentu apakah bisa membuat kegiatan-kegiatan di pusat tourism yang mengalami penurunan cukup besar karena adanya corona virus. Jadi nanti ini lebih kepada alokasi belanja yang dibelanjakan ke sana," kata Menkeu usai sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Maskapai RI Dilarang Terbang ke China, Pemerintah Dinilai Perlu Beri Insentif

"Kedua apakah bisa dikaji mengenai berbagai hal apakah insentif atau subsidi kepada penerbangan terutama turis domestik, dalam rangka untuk terus meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, skema insentif itu masih dikaji Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan terdapat tiga destinasi pariwisata di Indonesia yang sangat terkena dampak dari wabah virus Corona. Tiga destinasi itu adalah Bali, Bintan, dan Sulawesi Utara.

Ketiga destinasi itu terkena dampak karena pemerintah menutup penerbangan dari dan ke daratan China sejak 5 Februari lalu.

Baca juga: Virus Corona sampai Ebola, Kenapa Virus dari Kelelawar Sangat Mematikan?

Padahal setiap tahunnya, sebanyak dua juta turis China mengunjungi Indonesia dan paling banyak menuju ke tiga wilayah tersebut.

Budi Karya mengharapkan insentif tersebut dapat berdampak langsung ke harga tiket di hotel dan maskapai, seperti "voucher" atau diskon tiket pesawat.

"Yang paling efektif adalah 'bundling' (paket) seperti ke penerbangan dan hotel," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com