Imparsial Ingatkan Pemerintah Hati-hati Sikapi Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Kompas.com - 11/02/2020, 15:43 WIB
Konferensi pers Imparsial terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, Selasa (11/2/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Imparsial terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, Selasa (11/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dan cermat dalam menyikapi wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga pernah tergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pemerintah mengesampingkan hak mereka sebagai warga negara.

"Kenapa? Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan melindungi keamanan negara dan masyarakat. Serta pemerintah juga memiliki kewajiban ikut serta membangun perdamaian dan keamanan dunia," kata Ghufron dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Imparsial Sarankan Pemerintah Pulangkan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Ghufron menegaskan, kejahatan terorisme tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk dalih keagamaan.

Terorisme juga menjadi ancaman keamanan bagi negara dan masyarakatnya baik di tingkat nasional dan global.

Dengan demikian, dalam menyikapi pemulangan para WNI yang diduga mantan anggota ISIS jangan sampai malah menimbulkan masalah baru.

"Jangan sampai langkah yang diambil justru menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif," ucap Ghufron.

"Tidak hanya bagi Indonesia sendiri tapi bagi keamanan global. Saya kira menjadi penting bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah terkait hal ini dilakukan komprehensif," kata dia.

Baca juga: Menlu: Pemerintah Segera Data WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Di satu sisi, Ghufron berharap kebijakan yang diambil pemerintah dalam wacana itu juga jangan sampai mengabaikan prinsip dasar hak asasi manusia.

"Langkah tersebut juga harus berpijak pada konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Jadi saya kira ini menjadi prinsip yang harus diadopsi pemerintah dalam konteks menangani masalah pemulangan WNI Eks ISIS," ujar dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X