Menteri Agama: Lelang Jabatan Dirjen Binmas Katolik Dimulai Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi merespons polemik mengenai Plt Dirjen Binmas Katolik HM Nur Cholis Setiawan, yang diketahui beragama Islam.

Fachrul mengatakan, lelang jabatan untuk mengisi posisi Dirjen Binmas Katolik definitif dimulai pekan depan.

"Nanti kan ada prosedurnya, itu melalui lelang jabatan. Enggak bisa begitu kosong kami isi. Lelang jabatan sudah dibentuk timnya, mungkin saya kira minggu depan sudah dilakukan," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Penjelasan Wamenag soal Plt Dirjen Bimas Katolik yang Beragama Islam

Ia menjelaskan, pengisian jabatan pelaksana tugas harus berasal dari jenjang yang sama. Dalam hal ini, Dirjen Binmas Katolik merupakan jabatan tingkat eselon I.

Fachrul pun mengatakan sudah menandatangani surat lelang jabatan Dirjen Binmas Katolik.

Ia memastikan jabatan itu akan diisi oleh pejabat beragama Katolik.

"Keputusannya sudah ditandatangani," tuturnya.

"Sudah jelas dong, yang bukan agama Katolik enggak boleh ikut ya," kata Fachrul.

Baca juga: Menag Fachrul Razi: Setiap Masyarakat Berhak Ucapkan Selamat Natal

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan soal penunjukan HM Nur Cholis Setiawan sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama.

Penunjukan Nur Cholis ini ramai dibicarakan di media sosial.

Zainut menyatakan, Nur Cholis merupakan pejabat sementara karena pejabat sebelumnya, yaitu Eusabius Binsasi, pensiun sejak Juli 2019.

"Untuk sementara, Dirjen Bimas Katolik yang sebelumnya dijabat Eusabius Binsasi karena memasuki usia pensiun sejak bulan Juli 2019 lalu, maka agar tidak terjadi kekosongan diangkat pejabat Pelaksana Tugas Sekjen Prof Dr Nur Cholis Setiawan sampai ada pejabat yang baru secara definitif," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Menag Fachrul Razi ke UEA, Diskusikan Manajemen Kehidupan Beragama

Ia mengatakan, penunjukan Nur Cholis sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik itu merujuk pada Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII 2019.

Menurut dia, berdasarkan ketentuannya, pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan jabatan pengawas hanya boleh diisi pejabat setingkat atau setingkat lebih tinggi.

Sementara itu, kata dia, hanya ada satu orang pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik.

"Pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik itu hanya ada satu. Sementara selebihnya adalah eselon II dan III, jadi tidak mungkin Plt diambil dari lingkungan Ditjen Binmas Katolik," ucap Zainut.

Selanjutnya, Zainut menyebutkan, fungsi pelaksana tugas hanya bersifat administratif. Pelaksana tugas tidak boleh mengambil kebijakan strategis.

"Ketentuan lain dari surat edaran tersebut adalah pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran," kata dia.