Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut WNI dari China yang Dipulangkan Pemda Sudah Diobservasi

Kompas.com - 10/02/2020, 19:17 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangakan pemerintah daerah tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam kondisi sehat.

Sebab, kata dia, WNI tersebut langsung diobservasi oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah umumnya langsung mereka (WNI) diobservasi dan memang sudah punya fasilitas rumah sakit," kata Muhadjir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Terkait Wabah Virus Corona, Menko PMK Sebut Ada 4 Pemda yang Pulangkan WNI Tanpa Koordinasi

Muhadjir belum mengetahui persis berapa jumlah warga yang dipulangkan pemerintah daerah.

Namun dia menegaskan, pihaknya akan terus mengecek jumlah tersebut.

"Saya belum tau pasti ini saya minta untuk di pantau dan dihitung," ungkapnya.

Baca juga: Menko PMK Pastikan Pemerintah Mampu Deteksi Masuknya Virus Corona

Kendat demikian, Muhadjir mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memulangkan warganya tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kata dia, walaupun fasilitas rumah sakit di daerah masing-masing sudah lengkap, WNI masih perlu juga ditangani oleh pemerintah pusat.

"Bolehlah dia sudah punya tempat untuk melakukan observasi sudah memadai, tapi alangkah baiknya kalau itu juga harus melalui pemeriksaan observasi ditingkat pusat dulu. Sebelum mereka kembali ke kampung halamannya," ucapnya.

Baca juga: Menko PMK Akan Pastikan WNI dari Wuhan Diterima Lingkungan Usai Diobservasi

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan ada empat pemerintah daerah yang memulangkan warga daerahnya dari China tanpa pemberitahuan ke pemerintah pusat.

Namun ia enggan menungkapkan mana saja pemerintah daerah yang memulangkan warganya itu.

"Ini juga banyak pemerintah daerah yang atas inisiatif sendiri menyusul atau memanggil putra-putri daerahnnya untuk kembali ke Indonesia," kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com