Salin Artikel

Menko PMK Sebut WNI dari China yang Dipulangkan Pemda Sudah Diobservasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangakan pemerintah daerah tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam kondisi sehat.

Sebab, kata dia, WNI tersebut langsung diobservasi oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah umumnya langsung mereka (WNI) diobservasi dan memang sudah punya fasilitas rumah sakit," kata Muhadjir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Muhadjir belum mengetahui persis berapa jumlah warga yang dipulangkan pemerintah daerah.

Namun dia menegaskan, pihaknya akan terus mengecek jumlah tersebut.

"Saya belum tau pasti ini saya minta untuk di pantau dan dihitung," ungkapnya.

Kendat demikian, Muhadjir mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memulangkan warganya tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kata dia, walaupun fasilitas rumah sakit di daerah masing-masing sudah lengkap, WNI masih perlu juga ditangani oleh pemerintah pusat.

"Bolehlah dia sudah punya tempat untuk melakukan observasi sudah memadai, tapi alangkah baiknya kalau itu juga harus melalui pemeriksaan observasi ditingkat pusat dulu. Sebelum mereka kembali ke kampung halamannya," ucapnya.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan ada empat pemerintah daerah yang memulangkan warga daerahnya dari China tanpa pemberitahuan ke pemerintah pusat.

Namun ia enggan menungkapkan mana saja pemerintah daerah yang memulangkan warganya itu.

"Ini juga banyak pemerintah daerah yang atas inisiatif sendiri menyusul atau memanggil putra-putri daerahnnya untuk kembali ke Indonesia," kata Muhadjir.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/10/19172361/menko-pmk-sebut-wni-dari-china-yang-dipulangkan-pemda-sudah-diobservasi

Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke