Menko PMK Pastikan Pemerintah Mampu Deteksi Masuknya Virus Corona

Kompas.com - 10/02/2020, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah mampu mendeteksi kemungkinan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia.

Hal itu ia sampaikan terkait penelitian ahli dari Universitas Harvard yang menyatakan kasus virus corona kemungkinan tak terdeteksi di Indonesia.

"Kita sudah cukup punya teknologi untuk mendeteksi jenis virus baru corona itu," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Ahli Harvard Prediksi Kasus Virus Corona Tak Terdeteksi, Ini Respons Kemenkes

Muhadjir mengatakan, banyak hal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendeteksi virus corona.

Mulai dari penggunaan thermal scanner hingga kinerja dari Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan.

"Insya Allah-insya Allah yang penting jangan sampai kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai masuk Indonesia lah," ungkapnya.

Baca juga: Ahli Harvard Peringatkan, Virus Corona di Indonesia Tak Terdeteksi

Meski siap dan bisa mendeteksi, Muhadjir juga mengingatkan agar semua pihak terus waspada.

"Tapi untuk antisipasi itu sudah cukup kita kemudian juga yang penting harus lebih memperbanyak telinga, memperbanyak mata karena ada proses-proses yang di luar dari pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah kasus virus corona Wuhan yang dilaporkan di Indonesia dan Thailand jauh dari perkiraan ilmuwan.

Karena jarak Indonesia dan Thailand dekat dengan Wuhan, China, peneliti memprediksi sebenarnya ada lebih banyak kasus infeksi virus corona.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

Nasional
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Nasional
Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

Nasional
Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Hasil Sidang Kedua BPUPKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.