Muhammadiyah Siap Bantu Pembinaan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pihaknya bersedia jika diminta pemerintah membina warga negara Indonesia (WNI) terduga teroris lintas batas saat dipulangkan ke Indonesia.

"Kemudian (jika) mereka sudah di Tanah Air, lalu pemerintah menyampaikan 'Ayo dong, Muhammadiyah, ini ada warga negara perlu mendapatkan pembinaan'. Dan kemudian Muhamamdiyah diminta membantu, Bismillah kita membantu," kata Abdul di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah pernah bersedia membantu masyarakat Rohingya yang sedang kesulitan, yang saat itu juga terkendala terkait kewarganegaraan.

Baca juga: Soal Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, Ini Jalan Tengah Versi Muhammadiyah

Dengan demikian, lanjutnya, PP Muhammadiyah juga bersedia membantu WNI terduga teroris pelintas batas yang akan dipulangkan.

"Begini, walaupun dia stateless, tapi dia berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan, tapi dikhawatirkan secara politik 'tak sesuai' ya dilakukan pembinaan, nanti pemerintah lebih tahu," ucap Abdul Mu'ti.

Kendati demikian, Mu'ti menegaskan, sampai saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah untuk meminta bantuan pembinaan dari Muhammadiyah.

Namun, dia memastikan Muhammadiyah akan membantu apabila diminta pemerintah.

"Selama ini kan belum ada pembicaraan antara pemerintah dan ormas. Karena wewenang seseorang bisa masuk atau tidak ini kan wewenang pemerintah bukan ormas," ucap Abdul Mu'ti.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Profiling WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris pelintas batas, terutama eks ISIS.

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).