Muhammadiyah Siap Bantu Pembinaan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

Kompas.com - 10/02/2020, 15:35 WIB
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN)  Tangerang, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang, Kamis (19/10/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pihaknya bersedia jika diminta pemerintah membina warga negara Indonesia ( WNI) terduga teroris lintas batas saat dipulangkan ke Indonesia.

"Kemudian (jika) mereka sudah di Tanah Air, lalu pemerintah menyampaikan 'Ayo dong, Muhammadiyah, ini ada warga negara perlu mendapatkan pembinaan'. Dan kemudian Muhamamdiyah diminta membantu, Bismillah kita membantu," kata Abdul di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah pernah bersedia membantu masyarakat Rohingya yang sedang kesulitan, yang saat itu juga terkendala terkait kewarganegaraan.

Baca juga: Soal Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, Ini Jalan Tengah Versi Muhammadiyah

Dengan demikian, lanjutnya, PP Muhammadiyah juga bersedia membantu WNI terduga teroris pelintas batas yang akan dipulangkan.

"Begini, walaupun dia stateless, tapi dia berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan, tapi dikhawatirkan secara politik 'tak sesuai' ya dilakukan pembinaan, nanti pemerintah lebih tahu," ucap Abdul Mu'ti.

Kendati demikian, Mu'ti menegaskan, sampai saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah untuk meminta bantuan pembinaan dari Muhammadiyah.

Namun, dia memastikan Muhammadiyah akan membantu apabila diminta pemerintah.

"Selama ini kan belum ada pembicaraan antara pemerintah dan ormas. Karena wewenang seseorang bisa masuk atau tidak ini kan wewenang pemerintah bukan ormas," ucap Abdul Mu'ti.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Profiling WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris pelintas batas, terutama eks ISIS.

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X