Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Najwa Shihab: Anak Muda Harus Dilibatkan dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kompas.com - 07/02/2020, 15:03 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab menekankan pentingnya pemerintah melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan publik. Menurut Najwa, anak muda harus memiliki peran dalam dunia politik dan pemerintahan.

Namun, bukan semata-mata terlibat dalam konteks kontestasi politik kekuasaan, tapi juga politik untuk kepentingan masyarakat secara nyata.

"Jadi penting untuk terus menerus melibatkan anak muda dalam berbagai keputusan dan hal-hal penting negeri ini," kata Najwa saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

"Termasuk soal politik yang semata-mata, menurut saya, jangan dilihat sebagai kontestasi elite gitu ya. Tapi politik sebagai hal sehari-hari yang memang penting untuk merumuskan berbagai kebijakan publik," imbuhnya.

Baca juga: Apa Tantangan bagi Anak Muda saat Ini Menurut Najwa Shihab? 

Najwa mengatakan, saat ini ada banyak cara untuk bisa meningkatkan partisipasi anak muda pada kepentingan negara atau dunia politik.

Salah satunya melalui platform digital yang sudah sangat erat dengan dunia anak muda.

"Jadi mendekatakan anak muda dengan isu-isu publik dengan platform digital itu juga salah satu startegi yang menurut saya bisa terus kita dorong sehingga partisipasi itu bisa lebih banyak," ungkap Najwa.

Baca juga: Najwa Shihab: Saya Berharap Banyak pada Menteri Nadiem 

Selain itu, Najwa menilai tantangan bagi anak muda Indonesia saat ini adalah perkembangan dunia yang begitu cepat.

"Yang pertama kalau kita bicara dari soal dunia yang terus berubah karena teknologi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membutuhkan anak muda yang juga punya kemampuan untuk selalu mengikuti perkembangan itu," ujar Najwa.

Najwa menuturkan, saat ini diperlukan anak muda yang mau terus belajar.

Sehingga, mudah dalam meningkatkan kemampuan dan kuat menghadapi tantangan global.

"Jadi dunia berubah sedemikian cepat apa yang kita lakukan berubah karenanya perlu kemampuan kita untuk learn tapi juga re-learn begitu," tuturnya.

"Kemampuan untuk menjadi pembelajar seumur hidup sehingga kita bisa selalu keep up sama perubahan-perubahan yang terjadi," ucap Najwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com