Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipanggil Gerindra, Andre Rosiade Bakal Jelaskan soal Penggerebekan PSK

Kompas.com - 06/02/2020, 20:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dirinya siap memberikan keterangan dan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra terkait kasus penggerebekan Pekerja Seks Komersial (PKS).

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, akan memanggil Andre terkait penggrebekan PSK pada pekan depan.

"Yang pasti saya akan loyal taat dan patuh, kalau pimpinan memanggil, saya akan datang InsyaAllah," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Soal Penggerebekan PSK, MKD DPR Segera Gelar Rapat, Kemungkinan Panggil Andre Rosiade

Mengenai Sekjen Partai Gerindra yang mempertanyakan ide dari penggrebekan PSK tersebut, Andre mengatakan, hal itu terjadi karena aspirasi dari warga di dapilnya, yang resah dengan praktek prostitusi online.

"Ini aspirasi masyarakat konstituen yang resah gelisah karena melihat prostitusi online merajalela, bahkan kemarin korbannya anak smp di bawah umur," ujarnya.

"Tentu saya mendengar, menjawab dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapil saya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pemanggilan Andre terkait penggrebekan Pekerja Seks Komersial (PSK) dijadwalkan pada pekan depan.

Ia berharap, Andre dapat memberikan klarifikasi atas penggrebekan PSK tersebut.

"Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi penjelasan dari yang bersangkutan, apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya mendapat cerita sepotong dari kanan kiri, belum menggambarkan keutuhan suasana dan situasi yang benar, kira-kira seperti itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Andre Rosiade: Kalau Dipanggil MKD Saya Akan Datang, Ini Risiko Perjuangan

Muzani mengatakan, Andre tidak berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sebelum terlibat dalam penggrebekan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat.

Oleh karenanya, Muzani mengatakan, DPP akan meminta keterangan Andre terkait keterlibatannya dalam penggrebekan PSK tersebut.

"Belum (belum ada koordinasi), kami mau nanya itu ide darimana? Apa hasil mimpi? Apa hasil apa kan kita enggak tahu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com