Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia

Kompas.com - 04/02/2020, 20:36 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menilai, rencana penghentian impor sejumlah produk dari China oleh Indonesia berpotensi berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara.

"Tindakan itu akan merugikan hubungan dagang antara kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara," kata Dubes Xiao saat memberikan keterangan di kediamannya di Jakarta, Selasa (4/2/2020), seperti dilansir dari Antara.

Xiao mengatakan, hingga kini belum ada bukti bahwa virus corona dapat ditularkan melalui barang-barang impor.

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya telah menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan pembatasan perdagangan ke China.

Xiao Qian merujuk pernyataan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyatakan tidak ada alasan untuk mengintervensi perdagangan dan perjalanan internasional terkait virus corona.

Oleh karena itu, Dubes Xiao berharap agar Indonesia dapat mempertimbangkan saran WHO.

Apalagi, selama ini kedua belah negara diketahui memiliki hubungan bilateral yang cukup baik.

"Kita berharap pihak Indonesia bisa memandang wabah ini dan memandang pencegahan dan penanggulangan secara obyektif, rasional dan ilmiah dan mengambil tindakan pencegahan yang rasional, bukan yang overreact supaya menghindari gangguan terhadap hubungan kedua negara dan kerja sama," ucapnya.

Baca juga: Tangkal Virus Corona, Pemerintah Larang Impor Hewan Hidup dari China

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, rencana penghentian sementara impor dari China terhadap sejumlah produk yang berpotensi membawa virus corona akan diputuskan setelah dilaksanakan raat bersama dengan sejumlah kementerian.

Dia mengatakan, produk-produk yang berpotensi dilarang untuk impor antara lain hewan hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com