Kompas.com - 04/02/2020, 19:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
|
Editor Bayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah resmi melarang impor hewan hidup dari China sebagai langkah menangkal masuknya virus corona ke Indonesia.

Airlangga mengatakan, penyebaran virus corona terjadi melalui manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia.

Dengan demikian, pemerintah untuk sementara waktu melarang impor hewan hidup dari China.

"Disampaikan bahwa metode transmisi penyakit melalui human to human dan wild animal maka kebijakan pemerintah melarang impor life animal dari China," kata Airlangga, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

"Kalau ada yang sekarang dikirim ke Indonesia akan kami kembalikan," ujar Airlangga.

Baca juga: Polda Kaltim Tangkap Dua Penyebar Hoaks Terkait Virus Corona di Balikpapan

Namun, Airlangga mengatakan pemerintah tak akan menghentikan impor makanan, minuman, dan barang-barang lainnya dari China.

Sebab, virus corona tak menular lewat benda-benda mati.

Airlangga mengatakan, penyebaran virus corona ini juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Baca juga: Indonesia dan Singapura Sepakat Tanggulangi Virus Corona Bersama

Sehingga, pemerintah akan terus menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi perekonomian nasional.

"Pemerintah akan siapkan skenario berikutnya, akibat corona virus tentu akan ada dampak terhadap perekonomian nasional," ujar Airlangga.

"Kami akan monitor karena di China akan terus dimonitor sampai tengah Februari karena efek outbreak sampai tengah Februari dan efek dari mereka punya karantina akan dievaluasi sampai akhir Februari. Pemerintah akan ambil langkah sama," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X