Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Tak Ada Niat Jatuhkan Pemerintah

Kompas.com - 04/02/2020, 16:21 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demorkat Benny K Harman mengatakan, alasan Fraksi Partai Demokrat mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket Jiwasraya adalah untuk membuka secara terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Jiwasraya.

Benny menegaskan, Fraksi Partai Demokrat tidak memiliki niat untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo dengan dibentuknya Pansus hak angket Jiwasraya.

"Niat baik untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan prinsip hukum yang fair, itu tadi, tidak ada niat dibalik ini untuk menjatuhkan pemerintahan. Justru membantu pemerintah," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Ngotot Bentuk Pansus Jiwasraya, PKS Jalin Komunikasi dengan Demokrat

Benny merasa khawatir, jika kasus Jiwasraya tak dibuka secara jelas, akan menyebabkan isu gagal bayar polis Jiwasraya semakin liar. Oleh karenanya, Demokrat menilai, pembentukan Pansus penting untuk dilakukan DPR.

"Kalau tidak ada kejelasan. Kita mau membuat jelas apa ini yang terjadi supaya tidak ada spekulasi dan prasangka-prasangka politik yang tidak produktif untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukan kasus kriminal biasa.

Selain itu, kasus Jiwasraya tak hanya menyangkut pengembalian dana nasabah, tetapi publik perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Jiwasraya.

Oleh karenanya, Benny meminta kasus Jiwasraya harus diungkap secara jelas.

"Kami mencium ada proses kejahatan, ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini, (untuk) mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut Organizing Crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menyerahkan berkas usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Jiwasraya kepada pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X