Ngotot Bentuk Pansus Jiwasraya, PKS Jalin Komunikasi dengan Demokrat

Kompas.com - 03/02/2020, 16:20 WIB
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam acara Ada Apa dengan BUMN? di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam acara Ada Apa dengan BUMN? di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) masih bersikukuh ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Dari awal, PKS sudah mengusulkan dibentuk Pansus Angket untuk Jiwasraya tapi dalam peraturan perundang-undangan kan enggak bisa kalau satu fraksi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (3/2/2020).

Jazuli ingin pembentukan pansus tetap tersebut terwujud.

Baca juga: Komisi III DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Semua Fraksi Setor Nama

Dia pun senang ketika mendengar ada fraksi lain, salah satunya Demokrat, yang juga ingin ada pembentukan pansus Jiwasraya.

PKS sendiri masih berusaha menjalin komunikasi dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu demi merealisasikan pembentukan pansus.

"Kami lagi bangun komunikasi dengan Fraksi Demokrat mengatur teknis dan menyiapkan kontennya," lanjut dia.

"Mudah-mudahan bisa diterima pimpinan DPR untuk menyampaikan secara resmi perwakilan Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat," sambung dia.

Baca juga: Soal Jiwasraya, Demokrat: Kenapa Pak SBY Selalu Disebut Baper?

Jazuli mengatakan, saat ini, total anggota Fraksi PKS yang setuju dengan pembentukan pansus mencapai 50 orang.

Sedangkan Fraksi Demokrat, Jazuli belum bisa memastikan berapa jumlah anggota yang setuju penbentukan pansus.

"Yang penting kita penuhi dulu peraturan perundangan yang lebih dari satu fraksi. Kemudian yang resmi secara formal diajukan pada pimpinan berapa yang di tanda tangan, itu yang lagi didiskusikan Fraksi PKS dan Demokrat," ujar Jazuli.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X