Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendatang asal China Masuk RI Dibatasi, Kinerja Imigrasi Dinilai Lebih Mudah

Kompas.com - 03/02/2020, 16:15 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menghentikan sementara kebijakan bebas visa bagi warga negara China yang hendak masuk ke Indonesia dari negaranya. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara lain yang berasal dari China ke Indonesia.

Kebijakan itu diambil menyusul kebijakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju China, pasca-penyebaran virus corona.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, langkah ini cukup efektif dalam membantu kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Langkah Pemerintah Batasi Penerbangan dari dan ke China Dinilai Tepat

Di samping itu, kebijakan ini bisa meminimalisasi potensi konflik horizontal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Selama ini kebijakan bebas visa membuat WN China dapat dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia.

Lain halnya bila mereka hendak menuju Amerika Serikat atau Kanada, di mana mereka harus mengurus visa terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan merebaknya wabah ini, ada potensi WN China mengungsi ke negara-negara yang lebih aman dari paparan virus.

"Nah, yang jadi masalah itu ketika mereka ada di sini, mereka overstayed. Karena biasanya bebas visa itu 30 hari, padahal wabah ini belum tahu selesai dalam 30 hari atau tidak," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

"Akhirnya, mereka tinggal di Indonesia dan overstayed. Dan itu akan menyulitkan tenaga imigrasi," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan dari dan ke China

Kehadiran WN China, kata Hikmahanto, juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran adanya kekhawatiran atas penyebaran virus yang mungkin akan terjadi.

"Kemarin saja, masyarakat kita datang ke sini dan datang ke Natuna mereka sudah ramai. Jadi, ini yang mungkin sudah dipikirkan pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju ke China," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com