Salin Artikel

Pendatang asal China Masuk RI Dibatasi, Kinerja Imigrasi Dinilai Lebih Mudah

Kebijakan itu diambil menyusul kebijakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju China, pasca-penyebaran virus corona.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, langkah ini cukup efektif dalam membantu kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, kebijakan ini bisa meminimalisasi potensi konflik horizontal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Selama ini kebijakan bebas visa membuat WN China dapat dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia.

Lain halnya bila mereka hendak menuju Amerika Serikat atau Kanada, di mana mereka harus mengurus visa terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan merebaknya wabah ini, ada potensi WN China mengungsi ke negara-negara yang lebih aman dari paparan virus.

"Nah, yang jadi masalah itu ketika mereka ada di sini, mereka overstayed. Karena biasanya bebas visa itu 30 hari, padahal wabah ini belum tahu selesai dalam 30 hari atau tidak," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

"Akhirnya, mereka tinggal di Indonesia dan overstayed. Dan itu akan menyulitkan tenaga imigrasi," ujar dia.

Kehadiran WN China, kata Hikmahanto, juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran adanya kekhawatiran atas penyebaran virus yang mungkin akan terjadi.

"Kemarin saja, masyarakat kita datang ke sini dan datang ke Natuna mereka sudah ramai. Jadi, ini yang mungkin sudah dipikirkan pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan untuk melarang penerbangan dari dan menuju ke China," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/16151771/pendatang-asal-china-masuk-ri-dibatasi-kinerja-imigrasi-dinilai-lebih-mudah

Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke