PDIP Harap Pemerintah Negosiasi dengan Pemkab Natuna Terkait Tempat Isolasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 01/02/2020, 21:57 WIB
Wasekjen PDI-P Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWasekjen PDI-P Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) angkat bicara terkait penolakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang tak ingin daerahnya jadi tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Wasekjen PDI-P Sadarestuwati mengatakan, virus corona yang melanda China sudah menjadi isu dunia internasional.

Karena itu, pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

"Di beberapa negara sudah menutup untuk masuknya turis asing, khususnya dari China. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mencarikan tempat yang di mana bisa dijadikan tempat untuk menampung saudara-saudara kita yang baru pulang dari Wuhan," ujar Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Di sisi lain, pihaknya berharap ada negoisasi yang dilakukan pemerintah menyusulnya penolakan Pemkab Natuna.

"Tentunya nanti ada lobi lobi, ada pembicaraan dari pemerintah dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Baca juga: Anggota Komisi I Imbau Warga Natuna Tetap Tenang Atas Rencana Kedatangan WNI dari Wuhan

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Masih dikatakannya, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.

Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya

Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.

"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.