Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Kompas.com - 01/02/2020, 18:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan rencana menempatkan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran berlebih dari masyarakat di Natuna atas kedatangan WNI dari Wuhan.

"Ya saya harapkan, pemerintah bisa menyosialisasikan terkait dengan rencana tersebut, sehingga memang masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Puan mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana evakuasi dan tempat karantina bagi WNI di Natuna.

Baca juga: WNI dari Wuhan Akan Diisolasi di Natuna

Oleh karenanya, ia berharap tidak terjadi gejolak sosial di Natuna.

"Siaga 1 kesiapan dari pemerintah terkait, hal ini tentu saya harapkan sudah diantisipasi sehingga tak menimbulkan gejolak sosial di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menuju ke Natuna untuk menyambut kedatangan WNI dari Wuhan.

Ia meyakini, proses karantina di Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Mungkin saya rasa sudah tiba di Natuna, saat ini. Dan tentu saja mengikuti prosedur isolasi untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak membuat adanya indikasi penularan virus tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

Sebelumnya diberitakan, informasi yang menyebutkan 243 WNI dari Wuhan, China, akan dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna belum pasti.

Namun, sejumlah warga Natuna sudah mulai cemas dan ketakutan, bahkan secara spontan warga tersebut langsung mendatangi Gedung DPRD Natuna, Jumat (31/1/2020) malam, berharap agar rencana yang belum pasti ini dibatalkan.

Di Gedung DPRD Natuna, ratusan warga ini langsung menyampaikan keluhannya yang pada intinya mereka menolak jika Natuna dijadikan sebagai tempat karantina untuk 243 WNI dari Wuhan, China.

Agus, pemuda Natuna yang dihubungi melalui telepon mengatakan pada dasarnya warga Natuna meminta agar lokasi karantina tidak dilakukan di Natuna.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

"Kami sepakat menolak keras rencana pemerintah pusat ini," kata Agus.

Agus menilai, Natuna merupakan pulau kecil dan padat penduduk, hal itulah yang menjadi kekhawatirannya jika dilakukan proses karantina di Natuna.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra yang juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Natuna sebagai wilayah karantina ditinjau ulang.

"RSUD di Natuna fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai, jadi bagaimana bisa RSUD Natuna dijadikan sebagai tempat untuk karantina WNI dari Wuhan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com