PDIP Harap Pemerintah Negosiasi dengan Pemkab Natuna Terkait Tempat Isolasi WNI dari Wuhan

Wasekjen PDI-P Sadarestuwati mengatakan, virus corona yang melanda China sudah menjadi isu dunia internasional.

Karena itu, pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.

"Di beberapa negara sudah menutup untuk masuknya turis asing, khususnya dari China. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mencarikan tempat yang di mana bisa dijadikan tempat untuk menampung saudara-saudara kita yang baru pulang dari Wuhan," ujar Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Di sisi lain, pihaknya berharap ada negoisasi yang dilakukan pemerintah menyusulnya penolakan Pemkab Natuna.

"Tentunya nanti ada lobi lobi, ada pembicaraan dari pemerintah dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Masih dikatakannya, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.

Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya

Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.

"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.