Salin Artikel

PDIP Harap Pemerintah Negosiasi dengan Pemkab Natuna Terkait Tempat Isolasi WNI dari Wuhan

Wasekjen PDI-P Sadarestuwati mengatakan, virus corona yang melanda China sudah menjadi isu dunia internasional.

Karena itu, pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.

"Di beberapa negara sudah menutup untuk masuknya turis asing, khususnya dari China. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mencarikan tempat yang di mana bisa dijadikan tempat untuk menampung saudara-saudara kita yang baru pulang dari Wuhan," ujar Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Di sisi lain, pihaknya berharap ada negoisasi yang dilakukan pemerintah menyusulnya penolakan Pemkab Natuna.

"Tentunya nanti ada lobi lobi, ada pembicaraan dari pemerintah dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Masih dikatakannya, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.

Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya

Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.

"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/21575911/pdip-harap-pemerintah-negosiasi-dengan-pemkab-natuna-terkait-tempat-isolasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Nasional
Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Nasional
Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.