Anggota Komisi I Imbau Warga Natuna Tetap Tenang Atas Rencana Kedatangan WNI dari Wuhan

Kompas.com - 01/02/2020, 20:57 WIB
Meski warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina 243 WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China. Namun pemerintah Pusat tetap memutuskan Natuna sebagai daerah Karantina, yakni di hanggar Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna sebagai lokasi isolasi. DOK YULIUS PILIANGMeski warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina 243 WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China. Namun pemerintah Pusat tetap memutuskan Natuna sebagai daerah Karantina, yakni di hanggar Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna sebagai lokasi isolasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengimbau masyarakat di Natuna, Kepulauan Riau tetap tenang atas dipilihnya Natuna sebagai lokasi karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.

Christina mengatakan, pemilihan Natuna sebagai tempat karantina, tentu telah melalui proses kajian mendalam sesuai standard yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO).

"Percayakan sepenuhnya pada pemerintah bisa melakukan proses transit observasi ini secara profesional. Masyarakat perlu disampaikan juga bahwa yang dievakuasi ini adalah WNI yang semuanya sehat," kata Christina kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Christina mengatakan, Komisi I terus memantau semua proses evakuasi dan berharap dapat berjalan dengan lancar sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan serta pihak swasta yang ikut terlibat.

"Maka tentu saja, kita sama-sama berharap agar proses ini berjalan lancar selama keberangkatan sampai tiba di tanah air, baik melalui tempat transit di Batam, maupun saat tiba di tempat observasi di Kepulauan Natuna hingga kembali ke keluarga masing-masing," ujarnya.

Seperti diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, China, akan lebih dulu diisolasi di Natuna, Kepulauan Riau, untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus corona.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

Natuna terpilih sebagai tempat isolasi karena jauh dari permukiman penduduk.

"Kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terpilih adalah Natuna," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di saat melepas tim evakuasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI.

Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi isolasi.

"Sehingga nanti saudara kita yg datang langsung turun dari pesawat masuk ke penampungan mereka. Mampu menampung sampai 300," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X