Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Masukan dari Kalangan Universitas soal Omnibus Law

Kompas.com - 01/02/2020, 18:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Dies Natalis ke-70 dan Wisuda Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Dalam acara tersebut, Puan menyampaikan pidato sambutan di hadapan para dekan dan wisudawan Universitas Indonesia.

Pertama-tama, Puan mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia yang tengah memperingati hari jadi ke-70 tahun serta wisudawan yang lulus pada hari ini.

"Para undangan dan hadirin yang saya kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Dirgahayu ke-70 tahun Universitas indonesia, dirgahayu kampus we are the yellow jacket, kampus yang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh kemajuan bangsa," kata Puan.

Baca juga: Usul di RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal

"Tentu saja dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini, kalian sudah membuat bangga orang tua dan keluarga yang hadir dalam kesempatan ini," sambung dia.

Puan kemudian menyinggung dinamika terkini yang tengah terjadi di DPR, salah satunya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Puan mengatakan, dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, terdapat RUU Omnibus Law yang menjadi fokus DPR dan pemerintah.

Pembahasan RUU Omnibus Law tidak hanya melibatkan pakar, tokoh, akademisi, tetapi DPR ingin melibatkan peran dari universitas.

"Apa Omnibus Law dan apa manfaatnya dan bagaimana melakukannya? Akan dilakukan seperti apa? Tentu saja dalam fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR, kami berharap bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari tokoh, akademisi, namun tentu saja dari universitas," ujar Puan Maharani.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyerahkan dua draf RUU Omnibus Law, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Ada Penumpang Gelap di Omnibus Law

"Mungkin sekarang di benak kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan dua hal yang terkait dengan omnibus law tersebut," lanjut dia.

Lebih lanjut, Puan meminta, Universitas Indonesia ikut mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut.

DPR terbuka dengan semua masukan dari masyarakat agar RUU Omnibus Law bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Kami akan membuka diri untuk bisa mendapatkan dari (masukan) semua pihak yang terkait dengan Omnibus Law ini, agar semuanya yang akan dilakukan nantinya tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com