Bertemu Wapres, Parmusi Minta Alokasi Dana untuk Desa Madani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan meminta alokasi dana untuk program Desa Madani.

Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengatakan, Desa Madani adalah program Parmusi yang menggerakkan 5.000 pendakwah untuk membangun ekonomi umat. Desa-desa yang dipilih pun merupakan desa yang berada di pedalaman.

"Kami berupaya mengembangkan gerakan pertanian, peternakan, semua sudah disiapkan infrastrukturnya, lahannya dari kita juga, dari rakyat yah, sekarang tinggal permodalannya, permodalannya terhambat," kata Usamah seusai bertemu Ma'ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Wapres Minta Parmusi Tak Bertransformasi Jadi Partai Politik

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta bantuan kepada pemerintah agar dapat mengucurkan dana.

Apalagi Parmusi sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua bank, yakni BRI Syariah dan BNI Syariah.

"Kami minta kepada pemerintah melalui Bapak Wapres agar mengalokasikan dana bagi Parmusi melalui bank syariah untuk dikucurkan," tutur dia.

Baca juga: Bulan Puasa, Parmusi Kirim 60 Dai ke Perbatasan

Selama ini, kata Usamah, pendanaan desa madani itu menggunakan dana infaq/sodaqoh dari pengurus Parmusi untuk menjalankan program Desa Madani.

Namun dana tersebut tidak cukup untuk mengembangkan satu desa madani yang setidaknya membutuhkan modal paling tidak Rp 50-100 juta untuk 10 hektar.

Baca juga: Parmusi Jadi Mediator Dua Kubu untuk Akhiri Konflik PPP

Adapun MoU dengan kedua bank syariah tersebut permodalannya belum turun karena masyarakat yang akan menerima tidak memenuhi syarat perbankan.

Sebab, Desa Madani sendiri diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Beberapa daerah yang menjadi lokasi program Desa Madani milik Parmusi antara lain Takalar dan Gowa di Sulawesi Selatan, Bengkalis di Riau, Sambas di Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).