Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Ungkap Kendala Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 14:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memastikan kapan akan segera mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI yang terisolasi di Wuhan, China akibat mewabahnya virus corona.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan kendala teknis yang dihadapi pihaknya saat akan melakukan evakuasi.

Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kemenlu, Desra Percaya menyampaikan, saat wabah virus corona tersebut terjadi, pihaknya diinstruksikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan video conference dengan Pemerintah China.

Dalam konferensi video tersebut, kata dia, opsi evakuasi untuk WNI yang ada di Wuhan sudah ada.

"Evakuasi sudah diperhitungkan, kami sudah buat contingency plan. Memang kendala teknisnya ada," kata Desra saat rapat dengan Komisi I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

Desra mengatakan, di Provinsi Hubei, pergerakan dari exit city ke Wuhan memerlukan perjalanan darat yang panjang.

Ia mengatakan, pihaknya tengah menghitung bagaimana bisa menjangkau Wuhan dan siapa saja yang akan dikirim untuk masuk.

Sebab, selain menggunakan perjalanan darat, ke wilayah Wuhan tidak ada yang bisa masuk.

"Kami menghitung siapa yang bisa masuk. Kami berdayakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di China untuk kerja sama dengan kami how to practice-nya," kata dia.

Desra mengatakan, Kemenlu juga masih melakukan rapat lintas kementerian untuk mematangkan rencana evakuasi secara komprehensif.

Tidak hanya evakuasi WNI yang ada di Provinsi Hubei, tetapi juga untuk WNI yang ada di seluruh China.

"KBRI China, Pak Jauhari kami kejar terus untuk memastikan segera ada proses segala macam. Dia terus intens koordinasi dengan otoritas Beijing, Provinsi Hubei, dan Kota Wuhan," kata dia.

Baca juga: Sewa Pesawat Sipil, Kemenlu Siap Evakuasi WNI dari Wuhan

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya siap mengevakuasi WNI yang masih berada di Wuhan, China dan tinggal menunggu instruksi dari Kemenlu.

Tidak hanya menyiapkan pesawat milik TNI sendiri, tetapi pesawat sipil juga akan disiagakan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan.

"Tinggal koordinasi dengan Menlu kapan kami diberangkatkan. Seandainya pun men-carter pesawat sipil itu juga, itu adalah sudah menjadi pertimbangan dari Ibu Menlu," kata Hadi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com