MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Kompas.com - 29/01/2020, 20:43 WIB
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, Undang-Undang Pilkada tidak harus direvisi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan mengabulkan uji materi undang-undang tersebut.

Menurut Fritz, putusan MK yang menegaskan status pengawas di kabupaten/kota sebagai Bawaslu kabupaten/kota dapat langsung dilaksanakan.

"Putusan MK tadi kan memberikan penafsiran baru mengenai apa yang dimaksud panitia pengawas kabupaten/kota sehingga tidak diperlukan lagi revisi undang-undang sehingga dapat langsung dilaksanakan," kata Fritz usai sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: MK Tegaskan Pergantian Frasa, Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu

Fritz mengatakan, setidaknya, ada tiga hal yang ditegaskan MK dalam putusannya.

Pertama, pengawas Pilkada atau Pemilu di kabupaten/kota dimaknai sebagai badan pengawas pemilu (Bawaslu), bukan panitia pengawas (Panwas). Artinya, pembentukan pengawas di kabupaten/kota adalah permanen, bukan bersifat ad hoc atau sementara.

Karena status tersebut, jumlah keanggotaan Bawaslu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu lima hingga tujuh orang.

Selanjutnya, putusan ini juga menegaskan Bawaslu provinsi tidak lagi dapat membentuk panitia pengawas. Sebab, panitia pengawas yang kini dimaknai sebagai Bawaslu kabupetan/kota, keanggotannya ditunjuk oleh Bawaslu RI.

"Ini memberikan kepastian hukum bagi teman-teman yang di Bawaslu kabupaten/kota di dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2020," ujar Fritz.

Baca juga: Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Meski tak harus direvisi, menurut Fritz, peluang perbaikan Undang-Undang Pilkada itu tetap ada.

Bawaslu menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada legislator yang dalam hal ini adalah DPR.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X