Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mendagri, Tujuh Sekjen Parpol Nonparlemen Minta PT Nol Persen

Kompas.com - 29/01/2020, 14:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh perwakilan partai politik nonparlemen, Rabu (29/1/2020), bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik, termasuk ambang batas parlemen (parlementiary threshold).

"Hari ini kami perwakikan tujuh partai yang kemarin belum lolos (ambang batas parlemen) diundang oleh Pak mendagri untuk berbincang banyak hal," ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso usai pertemuan.

"Terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik dan beliau tadi menyampaikan beberapa gagasan," lanjut dia.

Baca juga: Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dinilai Wajar Partai Besar, tapi Partai Menengah Nilai Kurang Ajar

Menurut Priyo, perwakilan parpol menyampaikan aspirasi soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen agar diturunkan.

"Mengenai parlemantiary threshold (PT) bila saatnya tiba perlu ada pikiran apakah semangatnya untuk membunuh demokrasi? di mana ada kemungkiman munculnya partai baru terbungkam dengan lewat aturan (perundangan) yang legal," lanjut Priyo.

Tujuh perwakilan partai sepakat mengusulkan ambang batas parlemen tersebut dihilangkan alias nol persen.

Senada dengan usulan di atas, tujuh perwakilan partai juga mengusulkan ambang batas pencalonan presiden diturunkan untuk menghindari adanya keterbatasan calon presiden dan calon wakil presiden.

Priyo menilai, terbatasnya peserta pilpres membuat polarisasi masyarakat begitu besar.

Dampaknya, ada dampak berkepanjangan dari polarisasi masyarakat akibat pilpres.

Priyo melanjutkan, dalam pertemuan juga membahas berbagai tata aturan perundangan bidang politik.

"Kami bahas bagaimana agar sistem perpolitikan Indonesia dibenahi. Termasuk soal UU Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan hal-hal lain, juga soal pemilu serentak, " tambah Priyo.

Baca juga: Ketimbang Kenaikan Ambang Batas Parlemen, PSI Lebih Setuju Ditetapkan Ambang Batas Fraksi

Selain Priyo, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noor.

Kemudian, hadir pula Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Tujuh partai ini diketahui tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam pemilu 2019.

Adapun persentase raihan suara ketujuh partai ini, yakni Perindo 2,67 persen, Berkarya 2,09 persen, PSI 1,89 persen, Hanura 1,54 persen, PBB 0,79 persen, Garuda 0,50 persen dan PKPI 0,22 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com