Kompas.com - 28/01/2020, 16:39 WIB
Paparan Outlook Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2020 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPaparan Outlook Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2020 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Paritas Institute Penrad Siagian mengingatkan agar negara menjalankan proses penegakan hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).

Ia menilai upaya itu perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pendrad dalam paparan Outlook Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2020 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Dan HAM ini tidak dibatasi oleh atau karena favoritisme atau identitas yang mengikutinya apakah suku, agama, ras, jumlah dan lainnya. Ini harus diterapkan kepada semua warga negara karena jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bentuk HAM yang tidak bisa dikurangi dan dicampuri termasuk oleh negara sekalipun," kata Penrad.

Baca juga: Ancaman Kriminalisasi atas Penangkapan Aktivis Kebebasan Beragama Sudarto

Selama ini, kata Penrad, faktor penyebab terjadinya pelanggaran KBB adalah regulasi atau norma hukum yang inkonstitusional dan bertentangan dengan HAM. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan munculnya gerakan intoleransi.

Menurut Penrad tiga faktor itu harus disikapi secara bersamaan guna menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Negara harus memberikan jaminan tidak ada toleransi terhadap kelompok yang melakukan kekerasan berbasis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apabila tidak dilakukan akan jadi legitimasi pada kelompok intoleran untuk melakukan kekerasan yang berlarut," ujar dia.

Baca juga: Setara: Ada 846 Kejadian Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi

Kedua, ia menilai perlunya jaminan dari negara menyangkut perlindungan kebebasan berpikir dan berekspresi dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Kita melihat misalnya di satu sisi negara telah menciptakan berbagai regulasi yang notabene menjadi alat untuk memberangus dan mempersempit kebebasan berpikir, berekspresi dan lain-lain dalam konteks kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Ini yang harus diubah," katanya.

Ketiga, Penrad menyarankan penghapusan pasal-pasal yang menyangkut soal penodaan agama.

Baca juga: Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

 

Ia menilai, keberadaan pasal-pasal itu kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Yang kita lihat ternyata kan ini menjadi alat bagi negara atau kelompok intoleran untuk melakukan tindak kekerasan dalam berbagai bentuk kepada komunitas-komunitas keagamaan dan keyakinan itu sendiri. Saya pikir ini perlu diubah kalau kita ingin situasi bisa lebih baik ke depan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

UPDATE: Sebaran 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal, Jateng Tertinggi dengan 417

Nasional
Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Kemenkes: Capaian Vaksinasi Covid-19 di DKI, Kepri, Sulut dan Bali Sudah di Atas 50 Persen

Nasional
Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Putusan Dibacakan Besok, KPK Harap Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 27 Juli: Sebaran 45.203 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

UPDATE 27 Juli: 270.4343 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 45,40 Persen

Nasional
UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 Juli: 18.666.343 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Juli: Ada 556.281 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X