Pemerintah Tak Akan Bangun Posko Informasi Khusus Terkait Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah tak akan membangun posko informasi khusus untuk merespons virus corona yang sudah menyebar ke sejumlah negara.

Pembangunan posko informasi secara fisik justru dinilai akan memboros-boroskan anggaran. Padahal, kata Terawan, ada media massa yang bisa menjadi sumber informasi terkait fenomena virus ini.

"Kalau bikin bangunan-bangunan (posko informasi) untuk apa, memboroskan," kata Terawan di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020).

"Itu akan justru tidak wise. Justru melalui media, melalui HP ini itulah posko-posko informasi, TV itu posko informasi," lanjutnya.

Baca juga: Virus Corona, Pemerintah RI Resmi Keluarkan Travel Warning ke Provinsi Hubei China

Terawan mengatakan, pihaknya akan terus memperbarui perkembangan terkini mengenai virus corona ke media massa. Dari situ, media massa meneruskan informasi ke masyarakat luas.

"Ponsel-ponsel saudara ini adalah posko-posko informasi yang akan diblast informasi-informasinya," ujar Terawan.

Meski tak membangun posko informasi secara fisik, Kemenkes membuka kontak layanan informasi terkait virus corona melalui sambungan telepon.

Masyarakat umum yang ingin mencari informasi perihal virus corona dapat menghubungi nomor 021-5210411 atau 0812-1212-3119.

Kedua nomor itu sudah aktif sejak Senin (27/1/2020) sore.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia meminta Pemerintah menyiapkan crisis center meskipun belum terdapat data yang menunjukkan warga Indonesia terjangkit wabah virus Corona.

"(Pemerintah perlu) menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona," kata anggota Ombudsman RI Alvin Lie dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Suhu Tubuh Penumpang di Stasiun Purwokerto Diperiksa

Menurut Alvin, Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik mesti mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoaks.

Informasi publik itu, lanjut Alvin, mesti dikelola oleh sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.

Alvin menambahkan, Pemerintah juga harus memberikan informasi termutakhir dan akurat kepada publik agar meningkatkan kewaspadaan dan memberi ketenangan.