Pemerintah Tak Akan Bangun Posko Informasi Khusus Terkait Corona

Kompas.com - 28/01/2020, 12:52 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan. Nicholas Ryan AdityaMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah tak akan membangun posko informasi khusus untuk merespons virus corona yang sudah menyebar ke sejumlah negara.

Pembangunan posko informasi secara fisik justru dinilai akan memboros-boroskan anggaran. Padahal, kata Terawan, ada media massa yang bisa menjadi sumber informasi terkait fenomena virus ini.

"Kalau bikin bangunan-bangunan (posko informasi) untuk apa, memboroskan," kata Terawan di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020).

"Itu akan justru tidak wise. Justru melalui media, melalui HP ini itulah posko-posko informasi, TV itu posko informasi," lanjutnya.

Baca juga: Virus Corona, Pemerintah RI Resmi Keluarkan Travel Warning ke Provinsi Hubei China

Terawan mengatakan, pihaknya akan terus memperbarui perkembangan terkini mengenai virus corona ke media massa. Dari situ, media massa meneruskan informasi ke masyarakat luas.

"Ponsel-ponsel saudara ini adalah posko-posko informasi yang akan diblast informasi-informasinya," ujar Terawan.

Meski tak membangun posko informasi secara fisik, Kemenkes membuka kontak layanan informasi terkait virus corona melalui sambungan telepon.

Masyarakat umum yang ingin mencari informasi perihal virus corona dapat menghubungi nomor 021-5210411 atau 0812-1212-3119.

Kedua nomor itu sudah aktif sejak Senin (27/1/2020) sore.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia meminta Pemerintah menyiapkan crisis center meskipun belum terdapat data yang menunjukkan warga Indonesia terjangkit wabah virus Corona.

"(Pemerintah perlu) menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona," kata anggota Ombudsman RI Alvin Lie dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Suhu Tubuh Penumpang di Stasiun Purwokerto Diperiksa

Menurut Alvin, Pusat Komunikasi Krisis perlu segera disiapkan karena publik mesti mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoaks.

Informasi publik itu, lanjut Alvin, mesti dikelola oleh sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan informasi yang akuntabilitasnya belum jelas.

Alvin menambahkan, Pemerintah juga harus memberikan informasi termutakhir dan akurat kepada publik agar meningkatkan kewaspadaan dan memberi ketenangan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Outbreak' Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, Pemerintah Diminta Segera Amankan WNI

Nasional
Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X