Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDI-P dan Demokrat Adu Mulut, "Partai Penguasa" Penyebabnya

Kompas.com - 27/01/2020, 18:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Komisi III DPR RI, Trimedia Panjaitan dan Benny K Harman terlibat adu mulut saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Peristiwa itu berawal dari Benny yang menyinggung kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku prihatin mengapa Harun sampai saat ini belum juga tertangkap.

"Masa seorang Masiku ini tidak bisa kita temukan? Sedih saya," ujar Benny.

Baca juga: Firli Bahuri: Kalau Ada yang Sembunyikan Harun Masiku, Kita Tangkap!

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Ia kemudian membandingkan pengejaran terhadap Harun Masiku dengan perburuan teroris.

"Kasus terorisme besar, tiga kali 24 jam gampang sekali dapatnya, masak Masiku...Aduh kuman di seberang lautan bisa kita lihat, gajah di depan mata saya, enggak bisa aku lihat," lanjut dia.

Kepada pimpinan KPK yang hadir dalam rapat kerja, Benny pun meminta agar Harun dapat segera ditangkap.

Benny mengatakan, penangkapan harun perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa partai penguasa sedang melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, Ombudsman Panggil Dirjen Imigrasi

"Jangan ada kesan Masiku dan partai penguasa, lalu KPK lumpuh. Ini adalah momentum KPK punya otonomi atau tidak, di bawah tekanan penguasa atau tidak," ujar Benny.

Sontak, sesama anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan angkat bicara.

Ia menekankan bahwa rapat kerja bersama KPK ini mengatasnamakan Komisi III DPR, bukan rapat fraksi partai politik tertentu.

Oleh sebab itu, Trimedya meminta Benny tidak perlu membawa-bawa partai politik tertentu dalam rapat tersebut.

Baca juga: Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya PanjaitanKOMPAS.com/Sabrina Asril Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan
"Jadi apa yang kita sampaikan, kalau kita sudah di Komisi III, tidak ada partai-partai lagi. Yang ada partai Komisi III. Kita harus konsekuen bicara itu," kata Trimedya.

"Kita boleh kejar orangnya, tapi tolong jangan sebut (partainya). Jadi melalui pimpinan, kami keberatan dengan sikap Benny sampai sebut seperti itu, ya," lanjut dia.

Mendengar protes Trimedya, Benny kembali berbicara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com