Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Perlu Evakuasi WNI dari Wuhan dan Larang WN China Masuk

Kompas.com - 27/01/2020, 09:50 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Kota Wuhan, China. Hal itu menyusul penyebaran virus corona yang demikian cepat dan masif.

Bahkan, dalam perkembangan terakhir, virus yang telah mengakibatkan 56 orang meninggal dan 2.022 orang lainnya terinfeksi itu telah menyebar di 13 negara.

"Saya pikir langkah itu (evakuasi) harus dilakukan segera, karena di China penyebarannya sudah ribuan. Itu artinya penyebarannya sudah sangat tinggi kan," ucap pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Alex Jemadu kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Ia menuturkan, pemerintah perlu menyusun rencana kontijensi yang matang guna mengantisipasi penyebaran virus yang lebih luas di dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya antisipasi dengan memasang thermoscanner atau alat pendeteksi tubuh di 135 pintu masuk negara, baik melalui jalur darat, laut maupun udara.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan bila menemukan ada warga yang tiba dari kunjungan luar negeri dengan suhu tubuh tinggi.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu ditingkatkan.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mengaku Tak Khawatir dengan Kedatangan 150 Turis China

Alex menambahkan, upaya kontijensi lain yang bisa dilakukan yakni dengan melarang untuk sementara waktu warga negara China yang ingin masuk ke Indonesia.

"Dengan melihat perkembangan, itu bisa dilakukan. Karena ini menyangkut jiwa banyak orang. Kita tidak boleh demi pariwisata, tapi meniadakan kesiagaan kita terhadap penyakit yang mematikan ini," ujar dia.

Ia pun meyakini bahwa Pemerintah China tidak akan tersinggung dengan langkah tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya melindungi warga negaranya dari ancaman virus yang mematikan ini.

Selain itu, ia menambahkan, hubungan bilateral dengan Pemerintah China masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari dengan melihat perkembangan yang ada.

"Kita bukan memusuhi rakyat China, tapi kita ingin menyelamatkan rakyat kita yang begitu rentan dengan tingkat aktivitas dan tingkat kemampuan ekonomi yang tidak terlalu canggih dalam menangani masalah kesehatan seperti ini," ujarnya.

Baca juga: Waspadai Virus Corona, Warga Bandung Diimbau Pakai Masker

"Tindakan seperti ini bisa dilakukan, dan China tidak perlu merasa tersinggung dengan itu. Karena kita ingin melakukan tindakan penyelamatan terhadap ancaman eksistensial seperti ini," kata Alex.

Sebelumnya, Jepang, Amerika Serikat, Rusia dan Perancis, berencana mengevakuasi warga negara mereka yang berada di Kota Wuhan. Hal itu menyusul masifnya perkembangan penyebaran virus corona tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com