KSPI: Jangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi RUU Cilaka

Kompas.com - 26/01/2020, 15:17 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mendukung keinginan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Namun, ia mengingatkan pemerintah duduk bersama agar regulasi yang akan memayungi rencana tersebut tidak mengesampingkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi naik, investasi naik, kemudian tercipta lapangan kerja baru, tetapi kita tidak setuju bila perlindungan menjadi kurang," kata Iqbal dalam diskusi bertajuk " Omnibus Law Bikin Galau" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Komisi IV DPR Optimis Pembahasan Omnibus Law Rampung dalam 100 Hari

Ia mengatakan, salah satu tujuan pemerintah menggolkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja adalah investasi yang masuk ke dalam negeri dapat kian meningkat.

Saat ini, menurut pemerintah, investasi banyak terhambat akibat adanya tumpang tindih regulasi.

Namun, menurut Iqbal, hal itu tidak sepenuhnya benar. Ia menyitir pernyataan ekonom Faisal Basri, beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa pertumbuhan investasi Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Asia dan Afrika.

"Kalau investasi itu dipertanyakan dengan Omnibus Law, pertanyaannya, apa iya? Tanpa Omnibus Law saja sudah dijawab gitu lho (dengan adanya pertumbuhan investasi yang baik)," kata dia.

Ia menyebut, salah satu kekhawatiran soal adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yakni mudanya tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill masuk ke dalam negeri.

Selain itu, ada wacana penerapan pengupahan berdasarkan jam kerja.

Persoalan lainnya yaitu wacana dihapusnya sanksi kepada perusahaan yang memberikan upah di bawah ketentuan minimum.

Baca juga: Bambang Haryo: Omnibus Law Sulit Diterapkan, Pengaruhi Finalisasi Tarif Penyeberangan

Menurut Iqbal, hal-hal seperti itu salah bila diterapkan lantaran akan berdampak terhadap kesejahteraan pekerja.

"Yang tadinya mau investasi, (membuka) lapangan kerja, malah jadi cilaka. Kan singkatannya kata orang-orang begitu, (RUU) cipta lapangan kerja itu jadi cilaka," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X