Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Kompas.com - 26/01/2020, 06:34 WIB
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin Wikimedia CommonsDelegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Liem Koen Hian merupakan tokoh Tionghoa kelahiran Banjarmasin tahun 1896. Anak dari pengusaha Liem Ke An ini sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, namun tak selesai.

Berdasarkan catatan Yerry Wiryawan di majalah Basis berjudul "Tiga Menentang Stigma" tahun 2019, Liem mengambil sekolah hukum di Jakarta.

Dalam kariernya, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan minyak di Balikpapan. Namun, Liem merasa tidak betah dengan pekerjaan kantoran. Akhirnya, ia pun memutuskan menjadi wartawan.

"Saat itu jamak terjadi bahwa seorang wartawan peranakan menjadi seorang nasionalis," tulis Yerry dalam catatannya.

Baca juga: Koran Sin Po, Pelopor Istilah Indonesia yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Kiprahnya sebagai wartawan pun beragam, ia pernah menjadi editor di sejumlah majalah Tionghoa saat itu. Misalnya, Tjhoen Tjihioe pada tahun 1915-1916, Soo Lim Po tahun 1917, Sinar Sumatra pada tahun 1918-1921 dan Pewarta Soerabaia pada tahun 1921-1925.

Di sela kariernya sebagai wartawan lah, Liem meninggalkan nasionalisme Tionghoa dan mengadopsi nasionalisme Indonesia sejak era 1920-an.

Gagasannya ia kembangkan saat menjadi editor di koran Soeara Publiek pada tahun 1925-1929, Sin Jit Po pada tahun 1929-1932; 1939 dan Kong Hoa Po pada tahun 1937-1938.

Baca juga: Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa yang Kerap Lolos dari Kepungan Belanda

Sekitar tahun 1930-an, Liem memiliki kesadaran politik yang berkembang pesat. Pada September 1932, ia mendirikan partai Tionghoa pertama bernama Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

PTI didirikan secara jelas untuk mendukung gerakan nasionalis Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan saat itu. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PTI pertama pada periode tahun 1932-1933.

Seiring perjalanannya, pada tahun 1937, ia bergabung dengan partai Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), partai beraliran kiri.

Baca juga: Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasionalisme Liem terlihat jelas melawan pengaruh Jepang saat itu. Pada tahun 1938, Liem menerbitkan buku yang anti-Jepang. Akibat langkahnya itu, ia sempat ditahan pemerintah Jepang dalam waktu yang tidak begitu lama.

Pada masa mencapai kemerdekaan, Liem ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam perundingan Renville, Liem mewakili delegasi Indonesia pada tahun 1947.

"Keikutsertaan Liem Koen Hian dalam badan resmi pemerintah Indonesia ini perlu diberi catatan khusus karena partisipasinya dalam pemerintahan awal Republik Indonesia menembus batas-batas Tionghoa dan Indonesia," tulis Yerry.

Baca juga: Khoe Tjioe Liang, Dokter TNI di Balik Pengangkatan Jenazah 7 Pahlawan Revolusi

Pada tahun 1950, Liem ikut mendirikan partai multi-rasial bernama Persatuan Tenaga Indonesia. Setahun kemudian, Liem ditangkap oleh pemerintahan Sukiman karena dicurigai sebagai komunis.

Peristiwa penangkapan ini sangat memukul Liem. Setelah lepas dari penjara, dengan rasa kecewa yang mendalam, Liem akhirnya melepas kewarganegaraan Indonesia-nya yang sudah ia perjuangkan selama 20 tahun terakhir.

"Setahun kemudian, 1952, dia meninggal di Medan dengan status sebagai warga negara Tionghoa," papar Yerry dalam tulisannya.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X