Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Kompas.com - 25/01/2020, 20:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya harus berhati-hati dalam mengusung calon kepala daerah untuk Pilkada 2020.

Menurut Bambang Soesatyo, figur calon kepala daerah sangat menentukan perolehan suara.

"Jadi yang paling menentukan dalam pilkada ini, pertama adalah tokohnya," ujar Bambang kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

"(Kalau) partai salah pilih figur, maka sulit buat memenangkan pertarungan. Menurut saya, Golkar harus hati-hati dalam menentukan siapa yang dicalonkan," kata dia.

Baca juga: Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tak Cerminkan Komitmen Rekonsiliasi

Faktor kedua, lanjut dia, partai tidak bisa lepas dari kerja sama dengan partai lain.

Sebab, kerja sama itu menyangkut terpenuhinya syarat pencalonan kepala daerah.

"Harus ada kerja sama dengan partai-partai lain dalam satu koalisi yang mendukung calon (kepala daerah) itu," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut.

Partai Golkar sendiri, kata Bamsoet, sudah memiliki target untuk Pilkada 2020 yang sudah dirumuskan dalam musyawarah nasional beberapa waktu lalu.

"Sehingga kita lihat nanti di lapangan. Kalau itu (berapa persen kemenangan) silakan tanya ke DPP Golkar," tuturnya.

Baca juga: Pilkada Sumbar 2020, Golkar Jaring 9 Nama Kepala Daerah

Sebelumnya, Partai Golkar menggandeng 10 lembaga survei menjelang Pilkada Serentak 2020.

Adapun lembaga survei yang menjadi rekanan Golkar yakni Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Surabaya yang dipimpin Muhammad Asfar, Indikator Politik yang dipimpin Burhanuddi Muhtadi.

Ada juga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipimpin Sirojudin Abbas, Charta Politika yang dipimpin Yunarto Wijaya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Djayadi Hanan, Indo Barometer yang dipimpin M. Qodari.

Kemudian, Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Barkah Pattimahu, Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda, serta LSI yang dipimpin Denny JA.

Partai Golkar sengaja menggandeng lembaga survei yang telah diketahui rekam jejaknya untuk memberi rekomendasi calon pemimpin yang laik ikut Pilkada 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Pasalnya, Partai Golkar memprioritaskan kadernya untuk maju dalam Pilkada 2020. Untuk itu, Partai Golkar bakal memperhatikan popularitas, elektabilitas, kemampuan logistik.

"Kami akan melihat hasil survei dari lembaga-lembaga yang kami rekomendasikan. Sehingga, Golkar mendapat kader terbaik dan siap bertarung pada Pilkada 2020," kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, usai rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com