Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tak Cerminkan Komitmen Rekonsiliasi

Kompas.com - 17/01/2020, 18:08 WIB
Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin mengatakan, komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2019-2024 tidak mencerminkan komitmen rekonsiliasi antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Ia menilai, kepengurusan DPP Partai Golkar lebih banyak mengakomodasi pendukung Airlangga dibandingkan pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Sungguh sangat disesalkan, sebab Airlangga dan rezim politiknya telah melakukan dusta politik dan atau kemunafikan politik, dengan hanya memasukkan 'empat orang' dari hampir 100 orang tim inti pendukung Bamsoet dalam kompetisi pemilihan ketua umum pada Munas X," kata Viktus di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024

Viktus mengatakan, Airlangga melakukan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam merekrut kader dalam kepengurusan DPP, karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria dan kompetensi.

"Mencermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP," ujarnya.

Menurut Viktus, Airlangga memasukan nama-nama kader dalam kepengurusan DPP sesuai kepentingannya, salah satunya adalah yang memiliki hubungan keluarga dengan Airlangga dan kader yang pernah menjadi pengurus di partai lain.

"Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ucapnya.

Baca juga: Golkar Gelar Rapat Bahas Susunan DPP, Bamsoet Dipastikan Jadi Waketum

Lebih lanjut, Viktus menilai, Airlangga merusak kebersamaan dan keutuhan di lingkungan organisasi Partai Golkar yaitu SOKSI, Kosgoro, dan MKGR.

Sebab, Airlangga tidak memasukkan nama-nama dari ketiga organisasi itu dalam kepengurusan DPP.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, Airlangga untuk memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh partai, agar dapat mewarat keutuhan organisasi Partai Golkar.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X