Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tak Cerminkan Komitmen Rekonsiliasi

Kompas.com - 17/01/2020, 18:08 WIB
Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin mengatakan, komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2019-2024 tidak mencerminkan komitmen rekonsiliasi antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Ia menilai, kepengurusan DPP Partai Golkar lebih banyak mengakomodasi pendukung Airlangga dibandingkan pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Sungguh sangat disesalkan, sebab Airlangga dan rezim politiknya telah melakukan dusta politik dan atau kemunafikan politik, dengan hanya memasukkan 'empat orang' dari hampir 100 orang tim inti pendukung Bamsoet dalam kompetisi pemilihan ketua umum pada Munas X," kata Viktus di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Ini Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024

Viktus mengatakan, Airlangga melakukan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam merekrut kader dalam kepengurusan DPP, karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria dan kompetensi.

"Mencermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP," ujarnya.

Menurut Viktus, Airlangga memasukan nama-nama kader dalam kepengurusan DPP sesuai kepentingannya, salah satunya adalah yang memiliki hubungan keluarga dengan Airlangga dan kader yang pernah menjadi pengurus di partai lain.

"Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ucapnya.

Baca juga: Golkar Gelar Rapat Bahas Susunan DPP, Bamsoet Dipastikan Jadi Waketum

Lebih lanjut, Viktus menilai, Airlangga merusak kebersamaan dan keutuhan di lingkungan organisasi Partai Golkar yaitu SOKSI, Kosgoro, dan MKGR.

Sebab, Airlangga tidak memasukkan nama-nama dari ketiga organisasi itu dalam kepengurusan DPP.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, Airlangga untuk memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh partai, agar dapat mewarat keutuhan organisasi Partai Golkar.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Ketua MPR Minta Penerapan Panduan Pencegahan Covid-19 Kemenkes Tak Tumpang Tindih

Nasional
Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat 'New Normal'

Ini Indikator Penentu Sebuah Daerah Siap Lakukan Aktivitas Sosial Ekonomi Saat "New Normal"

Nasional
Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Pemerintah Diminta Perpanjang Masa Pembatasan Transportasi Mudik dan Arus Balik Lebaran

Nasional
YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X