Dugaan Penyiksaan Lutfi, Kompolnas Akan Minta Klarifikasi Polda Metro Jaya

Kompas.com - 24/01/2020, 08:29 WIB
Lutfi Alfiandi (20), tak kuasa menahan tangis saat bertemu ibunya, Nurhayati Sulistya usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/01/2020) siang. Lutfi adalah pemuda yang fotonya viral sedang menggenggam bendera Merah Putih saat kerusuhan di kawasan DPR, Jakarta, September 2019. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOLutfi Alfiandi (20), tak kuasa menahan tangis saat bertemu ibunya, Nurhayati Sulistya usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/01/2020) siang. Lutfi adalah pemuda yang fotonya viral sedang menggenggam bendera Merah Putih saat kerusuhan di kawasan DPR, Jakarta, September 2019.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) akan meminta klarifikasi pihak Polda Metro Jaya terkait dugaan penyiksaan oleh oknum polisi terhadap Lutfi Alfiandi.

Lutfi merupakan pemuda yang fotonya viral karena membawa bendera di tengah aksi demo pelajar STM, September 2019.

"Kompolnas akan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Dugaan Penyiksaan terhadap Lutfi, Anggota Komisi III Minta Hakim Menggalinya Saat Sidang

Ia berpendapat bahwa keluarga maupun pengacara dapat melaporkan dugaan tersebut kepada Propam Polda Metro Jaya maupun Kompolnas ketika Lutfi masih ditahan agar dapat segera diproses.

Sebab, untuk membuktikan dugaan tersebut, Poengky menekankan pada pentingnya alat bukti.

"Yang penting dalam kasus ini masalah pembuktiannya. Jika benar disiksa dengan cara disetrum, apakah bisa dicek dari fisiknya? Harus ada pemeriksaan medis. Selain itu apakah ada CCTV yang merekam, atau foto yang menunjukkan luka-luka, atau saksi yang melihat," kata dia. 

Menurut dia, penyidik Polri di bawah Polda Metro Jaya termasuk polres sudah dilengkapi kamera CCTV maupun bentuk dokumentasi lainnya dalam menjalankan tugas.

Hal itu, kata Poengky, guna meminimalkan terjadinya penyiksaan.

Dengan adanya dugaan tersebut, ia berharap Propam dapat segera menelusuri pengakuan Lutfi.

Baca juga: Komisi III Minta Oknum Polisi Penganiaya Lutfi Dihukum

Kemudian, secara bersamaan, Poengky mengatakan bahwa majelis hakim juga berwenang untuk menggali fakta dari dugaan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X