KPU Nilai Ketentuan Pemecatan Anggota Partai di UU Parpol Perlu Dipertegas

Kompas.com - 28/10/2019, 21:34 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Evi Novida Ginting Manik menyebut, aturan tentang pemecatan anggota partai politik perlu dipertegas.

Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di internal partai, khususnya jika pemecatan anggota partai berkaitan dengan penggantian calon anggota legislatif terpilih.

Untuk mempertegas aturan itu, Evi mengusulkan supaya dilakukan revisi atas Undang-undang partai politik.

"Jadi di Undang-Undang Partai Politik, bukan terkait dengan Undang-Undang Pemilu, yaitu ada mekanisme yang berkaitan dengan bagaimana proses pemecatan, pemberhentian keanggotaan yang diberlakukan kepada seluruh partai politik. Jadi ada mekanisme yang memberikan kepastian untuk semua," kata Evi dalam sebuah diskusi bertajuk Menjaga Kemurnian Suara Pemilih: Konsisten Menegakkan Sistem Pemilu' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Evi mengatakan, Undang-Undang partai politik memang telah memuat aturan soal pemecatan anggotanya.

Baca juga: Soal Penggantian Caleg Terpilih, KPU Sebut Hanya Ikuti Usulan Partai

Tetapi, aturan yang ada saat ini belum mampu menjawab dugaan-dugaan atau tuduhan yang dilayangkan ke parpol, jika ada anggotanya yang dipecat.

Apalagi, jika pemecatan anggota parpol itu bakal berpengaruh pada status mereka sebagai calon anggota legislatif terpilih, yang berakibat adanya penggantian caleg terpilih sebelum pelantikan anggota legislatif.

Adanya aturan soal mekanisme pemecatan anggota partai, kata Evi, bakal melindungi anggota parpol itu sendiri.

"Jadi, tuduhan-tuduhan bahwa (pemecatan) ini tidak melalui mekanisme atau sebagainya, dia tidak tahu dan sebagainya, itu bisa terjawab dengan aturan itu," ujar Evi.

Baca juga: Berkaca Kasus Mulan Jameela, Parpol Dinilai Seenaknya Ganti Caleg Terpilih

Kendati demikian, Evi menyebut dirinya tak bisa mencampuri hal ini terlalu jauh. Pasalnya, itu merupakan wewenang partai politik.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik sebelum pelantikan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X