Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Komisaris Garuda Indonesia, Apa yang Akan Dilakukan Yenny Wahid?

Kompas.com - 23/01/2020, 17:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengungkapkan bahwa dirinya telah memiliki sejumlah rencana terkait jabatan barunya sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk.

Yenny ditetapkan sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu (22/1/2020).

Terlebih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menugaskan Yenny untuk melindungi para pramugari di maskapai tersebut.

"Menurut saya yang harus dilindungi, semua orang yang berada dalam posisi terlemah kan. Kalau ada yang karyawannya merasa berada dalam posisi yang dilemahkan, karena ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang terjadi di dalamnya, boleh datang ke saya. Bukan cuma masalah Garuda, semua," ujar Yenny di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Diminta Jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Oleh karena itu, kata Yenny, yang paling utama harus diperhatikan adalah prinsip mendasar berupa tata kelola perusahaan, good corporate, governance, dan profesionalisme.

Dengan demikian, akan ada kepercayaan dari publik dan pemegang saham, pemangku kepentigan, hingga pasar untuk memberikan respons yang positif.

"Ketika semua dilakukan secara transparan, ada akuntabilitas lalu semua dilakukan secara profesional. Garuda itu masalahnya sangat kompleks, utangnya banyak, beban masa lalunya banyak," kata dia.

Baca juga: Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan alasan dirinya menunjuk Yenny Wahid menjadi komisaris independen Garuda Indonesia.

Erick berharap putri mantan Presiden RI Andurrahman Wahid itu bisa melindungi para pramugari di masakapai pelat merah itu.

“Kalau Ibu Yenny enggak usah dipertanyakan lah. Dia figur wanita yang bagus. Dengan ada Bu Yenny tentu sekarang pramugari, front office perempuan, paling tidak ada yang melindungi atau ada yang bisa diajak bicara,” ujar Erick di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com