Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/01/2020, 13:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukkan Yenny Wahid sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk.

Menurut Erick, ada pertimbangan proteksi tenaga kerja dalam penunjukkan tersebut.

"Apa sih kondisi Garuda? Garuda itu kan ada dua hal. Tidak hanya di bisnisnya ada permasalahan, tetapi juga tentu dengan proteksi daripada ketenagakerjaannya yang khususnya untuk kaum wanita," ujar Erick di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Karena itu, dia menilai sosok Yenny Wahid cocok mengatasi persoalan itu. Yenny diharapkan dapat berkomunikasi dengan para pegawai, terutama pramugari Garuda. 

"Di mana dengan adanya Bu Yenny, tentu sekarang pramugari, front officer perempuan paling tidak ada yang melindungi atau ada yan bisa diajak bicara," ucap Erick.

Baca juga: 5 Orang yang Dipercaya Jokowi di Kursi Direksi dan Komisaris BUMN

Selain itu, ia menilai Yenny sebagai tokoh pergerakan wanita. Di Garuda nanti, Yenny akan mewakili publik. 

"Dan khususnya ibu Yenny kan background-nya jelas pergerakan dan Ibu Yenny itu posisinya komisaris independen, wakil publik. Bukan wakil dari siapa-siapa tetapi dari publik," kata dia. 

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan alasan pemilihan Triawan Munaf menjadi Komisaris PT Garuda Indonesia.

Menurut dia, Triawan merupakan sosok inovatif.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Triawan Munaf untuk Perbaiki Citra Garuda, Seperti Apa Detailnya?

Harapannya, mantan Kepala Bekraf itu dapat memberikan masukan positif untuk menghadapi persaingan di indsustri transportasi penerbangan.

"Di era Garuda ini kan persaingannya sudah bukan pesawat saja, di mana di Garuda itu juga banyak implementasi teknologi yang harus disiapkan. Itu juga ada hubungan dengan tadi bagaiamna kita berpartner dengan pihak swasta juga," kata Erick.

Triawan Munaf resmi didapuk menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk.

Hal tersebut disampaikan setelah manajemen Garuda Indonesia menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (22/1/2020).

Dia ditunjuk para pemilik saham Garuda Indonesia untuk menggantikan Sahala Lumban Gaol.

Baca juga: Sosok Yenny Wahid, Putri Gus Dur Ditunjuk Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Selain Triawan, ada beberapa nama baru di jajaran komisaris maskapai penerbangan pelat merah itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com