Kompas.com - 20/01/2020, 18:06 WIB
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kiri) mendapat pelukan saat tiba untuk menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Baca juga: Bacakan Pleidoi, Romahurmuziy Singgung Dugaan Korupsi Bank Century hingga Asabri

"Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membaca amar putusan di persidangan.

Menurut hakim hal yang memberatkan adalah perbuatan Romy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hakim meyakini Romy terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hakim menuturkan, meski Romy mengaku sudah mengembalikan uang Rp 250 juta ke Haris melalui salah satu pengurus PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, namun alasan tersebut tidak bisa dibenarkan.  

Romy mengaku memilih mengembalikan uang tersebut dan tidak menyerahkannya ke KPK demi menjaga perasaan Haris Hasanuddin dan mertuanya M Roziki. 

Baca juga: Romahurmuziy Anggap Pertimbangan Jaksa KPK soal Intervensi Seleksi Jabatan Kemenag Tak Jelas

"Seharusnya terdakwa berkewajiban untuk melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata hakim.

Meski demikian, lanjut hakim, Norman telah menyerahkan uang tersebut ke KPK sehingga dianggap sebagai faktor yang meringankan bagi Romy.

Kemudian, Romy juga dianggap terbukti menerima Rp 50 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Namun, uang tersebut telah disita oleh KPK.

Terkait uang Rp 41,4 juta dari Muafaq, majelis berpendapat bahwa uang tersebut diberikan tanpa sepengetahuan Romy. Selain itu, Romy juga tidak menikmati uang tersebut.

Sehingga majelis hakim tidak mewajibkan adanya pembayaran uang pengganti.

Hakim menyebutkan, pemberian dari Haris sebesar Rp 255 juta dan Muafaq sebesar Rp 50 juta dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya di lingkungan Kemenag.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur namun terkendala karena pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian. Sementara, Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Baca juga: Menangis, Romahurmuziy Baca Puisi untuk Istri dan Anak di Sidang Pledoi

Romy dianggap hakim terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Serta melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.