Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Sebut Keraton Agung Sejagat Sudah Lama Terdeteksi

Kompas.com - 18/01/2020, 21:19 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan, BIN telah mendeteksi keberadaan “Keraton Agung Sejagat” dan “Sunda Empire” sejak lama.

Namun kedua kelompok tersebut baru dibahas khalayak belakangan ini setelah viral di media sosial.

“Itu kami sudah lama mendeteksinya, tetapi baru muncul (ramai),” ujar Budi, kepada wartawan selepas acara pelantikan PB e-Sports, di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (18/1/2020), seperti dikutip Antara.

Kepala BIN, Budi Gunawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019)KOMPAS.COM/WALDA MARISON Kepala BIN, Budi Gunawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019)
Baca juga: Ratu Keraton Agung Sejagat Tak Dapat Perlakuan Khusus Selama Ditahan

Budi menuturkan, aparat kepolisian akan memproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana dalam kegiatan dua komunitas tersebut.

“Yang penting ada memang keraton-keraton yang tergabung dalam kerajaan Nusantara. Lain hal kalau ada unsur pidananya di dalamnya. Di antaranya sekarang yang dikembangkan masalah penipuan dan lain-lain, itu yang ditelusuri,” katanya.

Baca juga: Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Sebelumnya, keberadaan “Keraton Agung Sejagat” di Purworejo, Jawa Tengah, membuat heboh masyarakat. 

Polisi menersangkakan Totok Santosa dan Fanni Aminadia yang mengaku raja dan ratu keraton tersebut.

Kedua tersangka dijerat pasal penipuan. Sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen yang diduga dipalsukan pelaku.

Sementara itu, polisi masih menelusuri dan menyelidiki keberadaan “Sunda Empire” di Bandung, Jawa Barat.

Direskrimum Polda Jabar Kombes Hendra Suhartiyono mengatakan, pihaknya saat ini sudah memonitor kegiatan tersebut.

Baca juga: Viral Sunda Empire di Bandung, Polda Jabar: Masih Kita Pantau

"Saya sudah memonitor itu, tapi kami masih pantau dan dalami apakah serupa dengan Keraton Agung Sejagat di Purwarejo, kan beda-beda ini. Memang sudah memonitor itu giat yang dimaksud," kata Hendra, Jumat (17/1/2020).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com