Mendagri Akan Undang Partai Nonparlemen untuk Bahas Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku akan mengundang partai-partai yang tidak lolos ke parlemen untuk bertemu guna membahas situasi politik terkini.

"Nanti parpol yang tidak ada di Senayan juga saya ajak bertemu, dengan para sekjennya. Untuk membangun silaturahim dan diskusi dengan berbagai masalah politik," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

"(Selain itu) dalam rangka untuk Pilkada 2020 agar aman, tertib, lancar, " lanjut dia.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Ridwan Kamil Ajak Warga Jabar Perangi Hoaks

Adapun partai yang dimaksud Tito adalah tujuh partai yang tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen menurut perolehan suara Pemilu 2019.

Ketujuh partai itu yakni Perindo yang punya 2,67 persen suara di Pemilu 2019, Partai Berkarya (2,09 persen), PSI (1,89 persen), Hanura (1,54 persen), PBB (0,79 persen), Garuda (0,50 persen) dan PKPI (0,22 persen).

Menurut Tito, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuannya dengan sembilan partai yang ada di parlemen.

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik, terutama politik tingkat nasional. Karena Kemendagri adalah pembina politik, itulah juga saya membuat kegiatan minggu lalu dengan 9 sekjen parpol, " tambahnya.

Sebelumnya, sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang lolos ke DPR mendatangi Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Sembilan parpol itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, dan PPP.

Baca juga: Menko Polhukam Bertemu Mendagri Bahas Pilkada 2020

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan para sekjen parpol dengan Mendagri, Tito Karnavian membicarakan berbagai hal termasuk sistem Pemilu.

Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu para sekjen menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

"Kita masing-masing sampaikan pandangan. Tapi semua (sekjen) mengakui bahwa Pemilu serentak dengan 5 kartu suara itu memberatkan," kata Arsul di Kantor Kemendagri.